batampos – Apindo mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal, khususnya terkait pajak dan cukai. Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menyebut dunia usaha tengah menghadapi tantangan berat dengan omzet yang merosot tajam akibat lemahnya daya beli masyarakat.
Menurut Shinta, beban itu semakin berat karena pemerintah terus menaikkan tarif cukai setiap tahun. Jika langkah ini dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi riil di sektor industri, terutama industri padat karya, maka risiko pelemahan daya saing akan semakin besar.
“Dampaknya bisa pada tergerusnya kesempatan kerja. Padahal, sektor industri selama ini menopang penerimaan negara sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja,” ujar Shinta di Jakarta, Senin (8/9).
Dunia usaha kini menanti bukti nyata keberpihakan pemerintah, termasuk soal kepastian kebijakan pajak dan cukai yang sering dikeluhkan pengusaha dan investor.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak akan sepenuhnya berdampak pada Batam. Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menilai status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) membuat Batam relatif lebih tahan terhadap dampak kebijakan kenaikan cukai.
“Sepakat dengan pernyataan Bu Shinta, kenaikan pajak, retribusi, bea masuk, dan sejenisnya memang semakin mencekik dunia usaha. Tetapi khusus Batam, dampaknya tidak terlalu besar karena status FTZ,” katanya, Selasa (9/9).
Ia mencontohkan, kenaikan cukai rokok yang dikeluhkan industri nasional tidak berlaku di Batam. Sebab, rokok yang diproduksi di Batam tidak dijual ke wilayah Indonesia, melainkan untuk kebutuhan ekspor.
Meski begitu, Rafki menilai pemerintah daerah tetap harus memaksimalkan potensi FTZ. Ia mendukung langkah Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang memperjuangkan penguatan fasilitas FTZ agar semakin menarik bagi investor.
Meski demikian, dia juga menyoroti belum optimalnya kawasan FTZ di luar Batam dan Bintan. Rafki menilai perlunya evaluasi menyeluruh untuk menjawab pertanyaan mengapa investor lebih memilih Batam ketimbang kawasan FTZ lain yang memiliki keunggulan serupa, termasuk dekat dengan Singapura.
“Misalnya FTZ Tanjungpinang, sampai sekarang belum ada investor yang masuk. Kalau begitu, mengapa FTZ mau diperluas? Pemerintah pusat bisa saja menolak jika tidak ada data yang mendukung. Jadi, perlu kajian lengkap dan argumentasi yang kuat agar permintaan FTZ menyeluruh bisa diterima,” ujar dia.
Dengan kondisi tersebut, Apindo mendorong adanya kebijakan yang lebih berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan. Tanpa langkah strategis dan kepastian regulasi, dunia usaha sulit berkembang, sekalipun berada di kawasan dengan fasilitas khusus seperti FTZ. (*)
Reporter: Arjuna