Kamis, 8 Januari 2026

Gebyar Melayu Pesisir 2025

BI Kepri Dorong UMKM Kepri Berdaya Saing Global

spot_img

Berita Terkait

spot_img
Gebyar Melayu Pesisir 2025 digelar di Kepulauan Riau
Kepala BI Perwakilan Kepri, Ronny Widijarto (kemeja putih) bersama Kepala Dinas KUKM Kepri, Riki Rionaldo (kemeja biru) memaparkan mengenai Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2025. F. Fiska Juanda/Batam Pos

batampos – Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2025 kembali hadir di One Batam Mall pada 21 sampai 24 Agustus 2025. Event yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kepri ini menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha lokal untuk unjuk karya sekaligus memperluas jaringan pasar, termasuk hingga ke mancanegara.

Rangkaian acara GMP 2025 terbilang padat dan beragam. Mulai dari fashion show, talkshow, business matching, hingga pameran produk UMKM.

Produk yang ditampilkan pun sarat sentuhan budaya, seperti fesyen bermotif Melayu, kerajinan tangan, hingga kuliner khas daerah.

Selama empat hari pelaksanaan, pameran dibuka pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Ajang ini diharapkan menjadi jembatan penting antara pelaku UMKM dengan investor, pembeli potensial, dan mitra dagang luar negeri, termasuk dari Singapura dan Malaysia.

Kepala BI Perwakilan Kepri, Ronny Widijarto, menyebut GMP tahun ini mengusung tema Akselerasi Ekspor Menuju Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan.

Event yang sudah enam kali digelar ini diharapkan menjadi momentum emas bagi pelaku UMKM memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kepri yang saat ini tengah berada di jalur positif.

“Pada triwulan II/2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional. Ini kesempatan besar yang harus dimaksimalkan UMKM,” kata Ronny, Jumat (15/8).

Ronny menegaskan, UMKM di Kepri memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, nilai tambah produk masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global.

“Kami ingin GMP melahirkan pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing internasional,” ucapnya.

Kepala Dinas KUKM Kepri, Riki Rionaldo, menambahkan, pemerintah daerah terus menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Tahun ini, Pemprov Kepri mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp13,3 miliar dari APBN.

Dana tersebut dialokasikan untuk pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi 3.600 pelaku usaha di Kepri.

“Kami ingin pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga naik kelas,” ujarnya.

Riki menyebut, sebanyak 47 Koperasi Desa Merah Putih di Kepri telah mengantongi badan hukum dan menjadi percontohan nasional. Salah satunya di Desa Kuala Simpang, Kabupaten Bintan, yang memiliki unit usaha gerai sembako hingga klinik kesehatan.

Pemprov Kepri juga fokus pada hilirisasi sumber daya laut bernilai tinggi untuk mendorong daya saing UMKM. Contohnya, pengolahan teripang dan gonggong untuk bahan baku industri kosmetik dan kesehatan.

“Produk laut Kepri punya potensi besar di pasar global. Hilirisasi akan memberi nilai tambah sekaligus memperluas pasar,” katanya. (*)

Update