batampos – Isu ketiadaan subsidi transportasi bagi guru honorer yang mengajar di pulau-pulau kembali mencuat. Hal itu disuarakan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Nur Ainun saat aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Wilayah Kepri di Kantor DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu.
Nur, yang pernah menjadi guru pengganti di Pulau Bulu, mengungkapkan banyak tenaga pendidik terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk menyeberang. Padahal siswa mendapat subsidi transportasi dari pemerintah. “Terkadang ketika hujan, kami semua mengajar dengan baju yang basah. Guru-guru itu banyak bayar sendiri transportasinya,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengakui subsidi saat ini memang masih diprioritaskan untuk siswa. Pemerintah daerah telah menyediakan tiga kapal, kapal Sri Bulang, Sri Galang, dan satu kapal lain yang selama ini juga dipergunakan guru. “Sekarang ini transportasi yang kita siapkan untuk siswa, tapi guru bisa menumpang kapal siswa tersebut. Semoga ke depan bisa kita anggarkan transportasi khusus guru. Itu semua tergantung anggaran juga,” kata Hendri.
Walikota Amsakar Achmad sebelumnya menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan penambahan intensif transportasi bagi guru-guru hinterland. Menurut Amsakar, tiga kapal yang dimiliki Pemko untuk wilayah hinterland difungsikan untuk kepentingan masyarakat tanpa diskriminasi. Namun, jika persoalan transportasi menjadi beban tambahan bagi guru, ia meminta agar Dinas Pendidikan mengkaji kemungkinan anggaran intensif khusus guru. “Kalau sekiranya persoalan transportasi ini menjadi cost tambahan, coba dipertimbangkan intensif untuk guru-guru hinterland,” ujarnya.
Kondisi geografis Batam yang terdiri dari pulau-pulau membuat akses transportasi menjadi kebutuhan vital bagi dunia pendidikan. Aspirasi mahasiswa dan guru honorer menyorot pentingnya kebijakan yang adil: siswa mendapat subsidi, namun guru yang berada di garis depan pendidikan tetap menanggung biaya.
Hendri menyatakan akan menampung aspirasi tersebut dan berupaya mengusulkan anggaran bila memungkinkan. Sementara itu, para aktivis dan warga berharap Pemko segera menemukan solusi praktis, agar proses belajar mengajar di pulau-pulau tidak terganggu oleh persoalan transportasi. (*)
Reporter: Arjuna