batampos – Kebijakan kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) dipastikan berdampak langsung kepada berbagai sektor. Tidak terkecuali harga komoditi, dan biaya operasional angkutan dan lainnya.
Hal itu diutarakan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Batam, Senin (5/9/2022).
“Sudah tidak terhindarkan dampak dari kenaikan ini, pasti semua juga ikut naik. Namun begitu, Pemerintah Daerah berharap ada kebijakan penyerta yang digulirkan pusat, sebagai antisipasi dampak serius kenaikan harga BBM,” kata dia
Amsakar menjelaskan, kebijakan penyerta ini bisa berupa subsidi atau bantuan yang diberikan pusat kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa berupa sembako, bansos atau bisa juga produk kesehatan, dan sebagainya.
“Saya yakin pusat tengah mempersiapkan hal itu. Karena dampak kenaikan ini yang utama adalah meningkatnya angka inflasi yang diperkirakan bisa berada di angka lima persen,” ujarnya.
Langkah penting yang harus dilakukan saat adalah bekerja keras, agar angka inflasi ini tetap berada di angka yang aman. Untuk menyikapi hal tersebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan membahas bersama terkait kenaikan harga BBM tersebut.
“Pertamina tentu menjadi kunci utama karena persoalannya ada di situ,” sebutnya.
Diharapkan dampak dari kenaikan harga ini tidak begitu signifikan. Hal ini menurutnya, bisa ditekan dengan hadirnya kebijakan penyerta yang mungkin tengah direncanakan pemerintah pusat.
Kenaikan harga BBM ini berdampak hampir di semua sektor. Untuk komoditi misalnya tentu harus menghitung biaya operasional yang dikeluarkan distributor dalam mendatangkan komoditi ke Batam. Tentunya hal ini diperkirakan juga akan berdampak terhadap harga komoditi di pasar.
“Pemerintah daerah selama ini sangat fokus untuk menjamin ketersediaan harga komoditi di Batam. Jangan sampai ada kendala soal pasokan akibat kenaikan harga BBM ini. Untuk itu kami dalam waktu dekat ini akan membahas bersama tim TPID yang di dalamnya juga ada BI, distributor, Pertamina, asosiasi angkutan dan lainnya,” bebernya.
Mengenai rencana operasi pasar untuk menekan kenaikan harga komoditi, Amsakar menjelaskan dibutuhkan pembahasan bersama.
Hal ini karena kegiatan tersebut membutuhkan biaya, serta kerja sama dengan distributor. Sehingga tidak bisa diputuskan sendiri.
“Kami bahas dulu bersama TPID. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM ini,” tutupnya.(*)
Reporter: Yulitavia