batampos – Harga daging sapi beku di Batam dilaporkan mengalami lonjakan tajam hingga menyentuh angka Rp120 ribu per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan masyarakat karena berdampak pada daya beli dan kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyatakan akan segera menelusuri penyebab kenaikan harga tersebut.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap jalur distribusi dan sumber daging beku tersebut. Ia ingin mengetahui asal-usul pasokan daging, apakah berasal dari impor atau dari dalam negeri.
“Nanti kita cek dulu daging beku itu. Kalau daging beku itu impor, kita cek dulu nanti ada apa persoalan impornya,” katanya, Sabtu (19/7).
Menurutnya, jika daging beku tersebut ternyata dipasok dari dalam negeri, maka komunikasi dengan pelaku usaha lokal akan menjadi langkah utama dalam penanganan harga. Namun, ia menduga kuat bahwa sebagian besar pasokan daging beku memang berasal dari luar negeri.
“Kalau daging beku itu sumbernya di dalam negeri, kita bisa komunikasi nanti dengan pelaku usaha. Tapi itu biasanya impor, nanti kita akan pelajari apa problemnya,” katanya.
Selain itu, ada perbedaan perlakuan wilayah di Kepri, khususnya antara kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) seperti Batam dan kawasan non-FTZ. Menurutnya, spesifikasi wilayah ini dapat berpengaruh terhadap proses impor dan distribusi barang kebutuhan pokok.
“Karena, kan wilayah kita ini berbeda-beda perlakukannya. Ada kawasan FTZ di Batam, ada kawasan di luar FTZ. Kalau perlu diskresi-diskresi dari pemerintah pusat, afirmasi, kita akan lakukan itu,” ujarnya.
Pihaknya akan segera berkomunikasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Karantina untuk memastikan tidak ada kendala administratif atau regulasi yang memperlambat distribusi daging impor.
“Nanti kita lihat dulu apakah persoalannya kuota atau impor. Kita akan komunikasi nanti dengan Bea Cukai, Karantina, karena daerah kita ini spesifik,” ujar dia.
Selain soal daging beku, ia juga menanggapi isu beras oplosan yang tengah ramai dibahas secara nasional. Ia memastikan hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kepri, namun pengawasan tetap akan dilakukan secara ketat.
“Soal beras oplosan, kita sudah berkoordinasi dengan Polda Kepri. Kalau di Kepri sendiri hari ini tidak ada indikasi beras oplosan. Tapi kita akan tetap cek terus dan awasi,” katanya. (*)
Repoter: Arjuna