batampos – Kota Batam saat ini berada dalam tekanan serius sektor energi seiring memburuknya pasokan gas bumi dari Sumatera sejak 2024. Penurunan suplai tersebut memaksa PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengandalkan impor Liquefied Natural Gas (LNG) dengan harga lebih tinggi, sehingga tarif gas industri melonjak hingga berada di kisaran US$13-16,5 per MMBTU.
Kondisi ini memukul biaya produksi manufaktur dan mengancam daya saing kawasan industri Batam yang menjadi tulang punggung ekonomi Kepri.
Tidak hanya industri, masyarakat pun ikut terdampak melalui fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram yang sejak beberapa bulan terakhir memicu antrean panjang dan kenaikan harga di tingkat pengecer. Situasi ini menunjukkan kerentanan energi Batam, baik untuk sektor industri, pembangkit listrik, maupun kebutuhan rumah tangga.
Pemerintah sebenarnya tengah mendorong pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) dan membuka opsi pasokan baru, termasuk rencana pembangunan pipa gas dari Natuna. Namun, solusi jangka panjang itu belum mampu meredam tekanan jangka pendek yang semakin dirasakan pelaku usaha.
Baca Juga: Keberangkatan Kapal Roro Punggur–Tanjung Uban Kini Tiap 1 Jam 15 Menit
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, kenaikan harga gas industri dalam beberapa bulan terakhir telah berdampak langsung pada struktur biaya perusahaan, terutama manufaktur yang menjadikan gas sebagai sumber energi utama.
“Kenaikan harga gas telah menaikkan biaya produksi perusahaan. Tidak berhenti di situ, perusahaan di Batam juga harus menanggung kenaikan tarif listrik PLN Batam yang turut dipicu tingginya biaya gas untuk pembangkit,” katanya, Minggu (11/1).
Ia menyebut, tekanan ini sangat terasa terhadap arus kas perusahaan dan kemampuan mempertahankan efisiensi operasional. Jika dibiarkan berlarut, ada risiko besar terhadap daya saing Batam.
“Dalam jangka panjang, daya saing Batam akan menurun. Investor bisa berfikir Batam sudah tidak kompetitif dibanding negara tetangga yang harga gas dan listriknya jauh lebih murah,” katanya.
Kondisi tersebut sudah mempengaruhi persepsi pelaku industri terhadap posisi Batam di kawasan. Negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara, memiliki biaya energi yang lebih rendah sehingga lebih menarik bagi ekspansi manufaktur.
Untuk meredam situasi, Apindo meminta pemerintah bergerak lebih cepat membuka sumber pasokan baru, terutama mengaktifkan jalur gas Natuna-Batam yang telah lama diwacanakan.
“Jalur gas dari Natuna ke Batam harus segera diaktifkan,” ujar Rafki.
Baca Juga: Saat Nasional Disorot, Batam Catat Tren Penurunan Kemiskinan
Ia juga mendorong agar pemerintah mengutamakan pasokan gas bagi industri dalam negeri ketimbang ekspor. Menurutnya, kelangkaan gas dalam negeri akan berdampak sistemik terhadap masyarakat dan industri sekaligus.
“Skenario terburuknya, investor bisa hengkang kalau mereka rasakan Batam sudah tidak kompetitif lagi secara operasional,” ujarnya.
Meski pemerintah mengembangkan jargas dan menjajaki pasokan Natuna sebagai solusi struktural, kedua opsi tersebut belum cukup cepat mengatasi lonjakan biaya energi yang kini membayangi industri di Batam. Tekanan energi ini juga berpotensi menghambat ekspansi manufaktur, mengurangi margin keuntungan, serta menggeser minat investor ke negara lain dengan harga energi lebih kompetitif. (*)