batampos – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam menilai kenaikan harga gas industri hingga mencapai US$13-16,5 per MMBTU telah menempatkan sektor manufaktur Batam dalam situasi paling berat beberapa tahun terakhir. Kenaikan lebih dari 60 persen itu langsung menggerus daya saing industri dan meningkatkan risiko relokasi investasi ke luar negeri.
Ketua HKI Batam, Adhy Prasetyo Wibowo, mengatakan, harga gas yang tinggi telah mendorong naiknya biaya pembangkitan listrik bagi Perusahaan Penyedia Utilitas (PPU). Dampaknya, tarif listrik dan biaya utilitas yang ditanggung perusahaan meningkat signifikan dan membuat produk Batam kalah bersaing dengan kawasan industri di Johor, Penang, Singapura, serta Vietnam.
“Batam selama ini dipilih investor karena listrik dan energi yang stabil serta kompetitif. Dengan kenaikan ini, dikhawatirkan margin industri tertekan dan posisi Batam sebagai hub manufaktur melemah,” katanya, Senin (12/1).
Baca Juga: Rp4,5 Miliar dari Batam Mengalir ke Sumbar
Pada saat kenaikan harga gas di Januari-Desember 2025 PPU masih berusaha menyerap dampak kenaikan harga gas sebesar 10-15 persen, akan tetapi dengan kenaikan di Januari 2026 ini yang mencapai 60 persen beban kenaikan akan berdampak langsung ke industri
Sejumlah perusahaan belum menutup pabrik, namun sudah mulai menahan ekspansi. Apabila tidak ada solusi beberapa rencana penambahan line produksi dan investasi mesin baru terancam dibatalkan, sementara order jangka panjang dievaluasi ulang.
HKI menyampaikan kondisi tersebut kepada Kementerian ESDM. Adhy menyampaikan bahwa relokasi pabrik ke luar negeri sangat mungkin terjadi bila harga energi tetap tinggi.
“Pabrik di Batam bisa dipindahkan ke Johor atau Vietnam hanya dalam 6 hingga 12 bulan bila biaya energi tidak rasional. Ini kalkulasi bisnis yang nyata,” ujarnya.
Kenaikan harga gas dari kisaran US$8 menjadi US$16-16,5 per MMBTU diperkirakan membuat biaya energi perusahaan berbasis gas meningkat lebih dari 100 persen. HKI mencatat lonjakan tersebut langsung menaikkan harga pokok produksi dan mengganggu arus kas operasional industri padat energi.
Sementara itu, penggunaan LNG sebagai solusi kekurangan pasokan gas dari Sumatra dinilai tidak ideal. Selain mengikuti harga pasar internasional yang jauh lebih mahal, LNG membutuhkan proses regasifikasi dan logistik tambahan sehingga meningkatkan biaya distribusi.
“LNG ini solusi darurat. Tidak bisa menjadi solusi jangka panjang untuk stabilitas energi industri,” ujar Adhy.
Dia mengingatkan, ketidakpastian pasokan dan tingginya harga energi dapat mengurangi minat investor dan memicu hilangnya hingga 100 ribu lapangan kerja langsung di sektor industri Batam. Investor global pun mulai menghitung kembali risiko biaya energi sebagai faktor utama dalam penentuan lokasi investasi.
Baca Juga: Libur Nataru Usai, Penumpang PELNI Batam Berangsur Normal
Untuk mengatasi masalah tersebut, HKI mengajukan sejumlah rekomendasi. Pertama, mempercepat konektivitas pipa gas Natuna ke Sumatera dan Batam agar cadangan besar Natuna dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan domestik.
Kedua, pemberian insentif harga atau subsidi jangka pendek bagi industri padat energi agar dapat bertahan selama masa transisi pasokan. Ketiga, penguatan infrastruktur regasifikasi LNG domestik, sehingga Batam dapat menjadi alternatif hub gas domestik dengan biaya landing lebih rendah.
Lalu, yang terakhir, kolaborasi erat pemerintah pusat, BP Batam, dan sektor industri untuk merumuskan kebijakan pasokan gas jangka panjang yang stabil, termasuk perlindungan kontrak suplai jangka panjang yang kompetitif.
“Kepastian energi adalah kunci. Jika tidak segera stabil, bukan hanya investasi baru yang hilang, industri yang sudah ada pun bisa hengkang,” kata Adhy.(*)