batampos – Pariwisata Kepulauan Riau (Kepri) memasuki masa suram pada 2025. Seluruh kegiatan pariwisata di wilayah ini nyaris lumpuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang menghapus seluruh anggaran sektor pariwisata. Dampak terbesar dirasakan oleh daerah yang mengandalkan sektor ini sebagai pilar ekonomi utama, seperti Natuna, Lingga, dan Anambas.
Surya Wijaya, Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari (Aspabri), menilai bahwa kebijakan ini sangat merugikan pelaku industri pariwisata. Regulasi tidak mendukung, sementara pariwisata Indonesia sangat bergantung pada pemerintah.
“Jika ada dukungan seperti negara lain-misalnya subsidi tiket pesawat dan kapal ferry, atau kebijakan visa yang lebih longgar-mungkin dampaknya tidak akan seburuk ini,” ujarnya, Senin(24/3).
Baca Juga: Lonjakan 20 Persen, Puncak Arus Mudik di Bandara Hang Nadim Diprediksi Akhir Pekan Ini
Menurut Surya, satu-satunya daerah yang masih bertahan adalah Batam, dengan Bintan yang masih berjuang. Batam dinilai bisa bertahan karena memiliki pelaku industri yang masih aktif.
“Batam bisa bertahan karena industrinya masih hidup, tetapi tanpa dukungan kebijakan pariwisata, pertumbuhannya tetap terhambat,” katanya.
Dijelaskannya, setelah pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang strategi untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata. Namun, kebijakan yang diambil justru menghambat pemulihan.
Tiket pesawat yang mahal, biaya perjalanan laut yang tinggi, serta kebijakan fiskal dan visa yang tidak fleksibel membuat daya saing pariwisata Indonesia melemah.
“Negara lain berlomba-lomba menarik wisatawan dengan insentif, sementara Indonesia justru membiarkan sektor ini tertidur. Kita hanya bisa berharap pada pelaku usaha untuk bertahan dengan menjual paket wisata ke luar negeri,” tambah Surya.
Masih kata Surya, tanpa dukungan pemerintah, harapan kini bertumpu pada industri swasta. Namun, banyak pelaku usaha yang mulai mencari cara bertahan di luar sektor wisata. “Kami tetap berusaha mencari peluang, tetapi tanpa ekosistem yang mendukung, ini tidak mudah,” ungkap seorang pelaku usaha di Batam.
Baca Juga: Ribuan Warga Kepri Bekerja Sebagai Scammer di Kamboja
Keadaan ini menjadi cerminan bahwa pariwisata bukan lagi prioritas utama pemerintah. Dengan kondisi yang semakin sulit, Kepri dan wilayah lain yang mengandalkan sektor ini terancam kehilangan potensi besar, sementara negara lain justru terus maju dengan kebijakan yang lebih adaptif.
“Pariwisata Indonesia tahun 2025, termasuk Kepri akan tertidur sejenak,” tegasnya.
Tanpa kebijakan yang mendukung, pariwisata Indonesia diprediksi akan “tertidur” sementara waktu. Wisatawan yang biasa datang ke Indonesia beralih ke negara-negara tetangga yang lebih kompetitif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, sektor pariwisata nasional bisa semakin tertinggal, dan pemulihan akan semakin sulit.
“Pemerintah perlu segera meninjau kembali kebijakan yang ada. Jika tidak, bukan hanya pelaku industri yang terdampak, tetapi juga perekonomian daerah yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yashinta