batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait. Operasi gabungan ini mengangkat tema Pengawasan Keimigrasian di Perairan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Pasca Pembukaan Pintu Masuk Singapura dan Malaysia.
Pelaksanaan operasi gabungan ini diawali dengan Apel Pelepasan Operasi Gabungan, yang pimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Saffar Muhammad Godam.
Dalam operasi gabungan ini diikuti Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau, Pangkalan Angkatan Laut Batam, Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Kota Batam, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, mengatakan, target dari kegiatan operasi gabungan ini yakni, dengan melakukan pemetaan jalur tikus di Batam.
Dengan titik kegiatan dari pelabuhan Batam Centre menuju Perairan Nongsa dan Pelabuhan Harbourbay menuju Perairan Tanjung Uncang.
“Pementaan jalur tikus ini dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan ilegal. Salah satunya untuk antisipasi kegiatan pengiriman orang secara non prosedural atau TKI ilegal dan kegiatan ilegal lainnya,” ujarnya.
Dilanjutkannya, kegiatan operasi gabungan ini dalam rangka meningkatkan sinergisitas Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Dengan melakukan pengawasan keimigrasian di perbatasan.
“Tentunya ini terus dilakukan secara berkesinambungan dalam penegakan hukum di laut secara bersama-sama,” katanya.
Adapun kegiatan operasi gabungan ini juga merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi. Operasi gabungan ini juga menginformasikan kepada masyarakat, bahwa Imigrasi bukan hanya instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik, namun juga merupakan instansi yang melaksanakan penegakan hukum.
Subki menambahkan, kegiatan operasi gabungan ini sangat luar biasa, bagaimana Imigrasi Batam menjalin kemitraan, kolaborasi, dan sinergi. Hal paling penting adalah adanya penyatuan visi, sinergi, dan kolaborasi instansi-instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan.
Dalam kegiatan operasi gabungan ini dapat menyatukan visi dan misi lingkup kerja, tugas dan fungsi, serta kebijakan yang ada pengawasan dan penegakan hukum di perairan Kepulauan Riau.
Mengingat Kepri merupakan etalase pengawasan Perairan di Indonesia dan akan menjadi Role Model penegakan hukum di bidang Keimigrasian di seluruh Indonesia.
Output dan Outcome yang disasar dalam operasi gabungan kali ini adalah terpatuhinya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian hal yang paling penting adalah pembinaan dan pendekatannya persuasif.
“Misalnya jika ada hal hal yang belum terpenuhi maka langsung dilakukan pembinaan,” imbuhnya.(*)
Reporter: Eggi Idriansyah