batampos – Penemuan impor ilegal puluhan ton kebutuhan pokok di Batam memicu perhatian serius Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Ia mendesak Satgas Pangan segera menindaklanjuti kasus tersebut karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas pangan daerah.
Konsistensi dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan nasional menjadi salah satu yang utama. Menurutnya, upaya pemerintah pusat menjaga harga dan produksi pangan akan terganggu bila barang impor tanpa izin terus masuk ke daerah perbatasan seperti Batam.
Karena itu, ia meminta agar seluruh perangkat pengawasan di daerah bergerak cepat menindaklanjuti temuan tersebut.
“Apa yang menjadi kebijakan soal ketahanan pangan serta kesejahteraan petani itu hendaknya menjadi atensi. Apa yang dilakukan di daerah supaya di-follow up oleh Satgas Pangan,” katanya, Selasa (25/11).
Baca Juga: Gagalkan Penyelundupan 40 Ton Beras, Kodim 0316/Batam Bongkar Jaringan Besar Tanpa Dokumen Legal
Ia menyebut, penegakan aturan harus berlangsung secara berkesinambungan, tidak hanya setelah ada temuan besar seperti yang terjadi di Tanjung Sengkuang.
Untuk memastikan hal tersebut, Amsakar berencana segera berkomunikasi dengan Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, Danrem, serta seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Pangan. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan pangan di jalur-jalur rawan.
Menurutnya, Batam sebagai wilayah perbatasan memiliki risiko tinggi terhadap masuknya barang impor ilegal karena akses lautnya yang luas dan ramai. Amsakar menegaskan bahwa hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, agar tidak memberikan ruang bagi pelaku penyelundupan.
Baca Juga: Upacara Haru di Tengah Hujan, SMKN 2 Batam Apresiasi Guru Berprestasi
Ia juga menyampaikan bahwa masuknya barang-barang ilegal dapat merusak pasar domestik, menekan harga produk lokal, dan pada akhirnya merugikan petani maupun pelaku usaha yang taat aturan. Karena itu, ia berharap langkah penindakan dan pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi dilakukan secara rutin dan terstruktur.
Pemko dan BP Batam untuk mendukung penuh langkah Satgas Pangan. Pihaknya siap berkolaborasi agar pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok di Batam berjalan ketat dan ketahanan pangan tetap terjaga. (*)
Reporter: Arjuna