batampos – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat inflasi bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,18 persen pada Agustus 2025. Angka ini turun tipis dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 0,19 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto, mengatakan meski inflasi bulanan menurun, inflasi tahunan (year on year/yoy) justru naik menjadi 2,19 persen dari 1,97 persen pada Juli 2025. Data tersebut berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Secara regional, tiga kabupaten/kota dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri juga mengalami inflasi. Batam mencatat inflasi terendah 0,08 persen (mtm), disusul Tanjungpinang 0,26 persen (mtm), sementara Karimun mencatat inflasi tertinggi 1,03 persen (mtm).
Kepri menempati peringkat keempat inflasi tahunan terendah di Sumatera setelah Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Inflasi tahunan Kepri 2,19 persen tercatat lebih rendah dari rata-rata inflasi Sumatera 3,04 persen dan inflasi nasional 2,31 persen.
Pendorong utama inflasi Agustus berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 0,83 persen (mtm) serta andil 0,24 persen terhadap total inflasi. Kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, buncis, kacang panjang, cabai hijau, dan rokok kretek mesin menjadi faktor utama.
Keterbatasan pasokan dari daerah sentra, tingginya permintaan, serta kendala distribusi menjadi penyebab lonjakan harga pangan tersebut. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 0,31 persen (mtm) dengan kontribusi 0,02 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,17 persen (mtm) dengan andil 0,01 persen.
Tekanan inflasi berhasil ditekan oleh deflasi pada kelompok transportasi sebesar 0,74 persen (mtm). Penurunan ini dipengaruhi promo tarif angkutan udara dari sejumlah maskapai dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Menurut Rony, keberhasilan pengendalian inflasi di Kepri tidak lepas dari koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BI bersama TPID terus menggerakkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Memasuki September 2025, BI dan TPID tetap mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi memicu inflasi. Namun dengan dukungan panen hortikultura dan percepatan penyaluran beras SPHP, Rony optimistis inflasi Kepri dapat terjaga pada sasaran 2,5±1 persen.
“Ada beberapa faktor yang perlu diantisipasi, seperti pergerakan harga emas perhiasan yang mengikuti harga global, penyesuaian harga pangan dari daerah sentra, serta dampak regulasi baru terkait pengiriman barang konsumsi,” ujar Rony. (*)
Reporter: Arjuna