batampos – Para pengusaha galangan kapal dan lepas pantai di Batam menyatakan dukungan penuh kepada Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang baru. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dijabat secara ex officio oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.
Dengan kepimpinan baru ini, pelaku industri maritim di Batam berharap ada terobosan baru yang dapat mempercepat kemajuan sektor industri galangan kapal dan lepas pantai. Mereka optimistis kepemimpinan baru ini bisa memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang selama ini dihadapi, khususnya dalam hal regulasi dan perizinan.
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai (IPERINDO) Kepri, Ali Ulai, menyambut baik perubahan ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan baru tersebut diharapkan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan industri galangan kapal di Batam. “Harapan kami sebagai pengusaha galangan kapal di Kepri, khususnya di Kota Batam, agar regulasi pengurusan perizinan dipermudah,” ujarnya.
Ali Ulai juga menyoroti peran penting BP Batam sebagai sektor utama dalam investasi di kota ini. Menurutnya, sektor maritim harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama dalam hal penyederhanaan perizinan. “Kemudahan izin usaha galangan kapal masih menjadi tantangan, terutama terkait surat-surat rekomendasi dari BP Batam. Kami berharap hal ini bisa dipermudah,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga meminta agar izin-izin lain yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam lebih disederhanakan. Ali menilai bahwa keterlambatan dalam pengurusan izin dapat menghambat perkembangan industri galangan kapal yang saat ini sedang bertumbuh pesat. “Keterlambatan perizinan bisa berdampak pada investasi dan kepercayaan investor terhadap industri galangan kapal di Batam,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris IPERINDO Kepri, Mariati, menuturkan bahwa industri galangan kapal di Batam terus menunjukkan tren positif. “Untuk IPERINDO sendiri, yang memiliki anggota pengusaha di bidang galangan kapal, kami terus bangkit. Harapan kami, dengan Kepala BP Batam dipimpin oleh Wali Kota dan wakilnya, sektor maritim bisa lebih berkembang,” katanya.
Namun, Mariati juga menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi oleh para pengusaha, terutama dalam hal proses perizinan yang dianggap masih terlalu lama dan rumit. “Proyek yang kami kerjakan memiliki batas kontrak waktu. Oleh karena itu, kami berharap pengurusan perizinan bisa lebih cepat agar target kontrak bisa tercapai tepat waktu,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses perizinan dan memajukan industri maritim di Batam. Ia berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan BP Batam dan instansi terkait guna mencari solusi terbaik bagi para pelaku industri galangan kapal dan lepas pantai di Batam. (*)
Reporter: Eusebius Sara