batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas rencana pelaksanaan kebijakan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Batam, Senin (22/12/2025).
Pembahasan berlangsung di Marketing Center BP Batam. Kebijakan Jargas ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana pengembangan jaringan gas perkotaan ditetapkan sebagai salah satu indikator Program Prioritas Nasional untuk mendukung ketahanan dan efisiensi energi.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Presiden Republik Indonesia yang mendorong Batam sebagai kota investasi berstandar internasional.
Karena itu, pengembangan dan penataan jaringan gas perkotaan dinilai menjadi elemen penting dalam penguatan infrastruktur energi.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas inisiatif strategis dalam mendorong percepatan implementasi kebijakan Jaringan Gas di Batam. Program ini juga menjadi bagian dari upaya substitusi LPG 3 kilogram.
“Kami mendorong agar perencanaan Jaringan Gas di Kota Batam dapat selaras dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman, kawasan transmigrasi, serta wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi,” ujar Amsakar.
Menurutnya, integrasi tersebut penting agar manfaat Jargas dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik di kawasan eksisting maupun kawasan pengembangan baru.
Integrasi jaringan gas antarwilayah dan antarsektor pengguna, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, hingga kawasan industri, dinilai krusial.
Selain meningkatkan efisiensi distribusi energi, integrasi ini juga memperkuat ketahanan energi daerah serta mendukung daya saing Batam sebagai pusat investasi dan industri nasional.
Amsakar menambahkan, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam berkomitmen mendukung integrasi Jargas melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan perizinan, serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan infrastruktur pendukung, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keberlanjutan.
“Kami menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan BUMN agar kebijakan ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, mengatakan Batam memiliki potensi kuat sebagai lokasi pilot project pengembangan Jaringan Gas.
Menurut Elen, kondisi geografis Batam sebagai wilayah kepulauan yang relatif terbatas memudahkan pengendalian jaringan dan meminimalkan risiko kebocoran distribusi.
“Kota Batam juga memiliki karakteristik calon pelanggan yang sebagian besar telah memiliki pemahaman dan kesiapan dalam pemanfaatan jaringan gas,” ujarnya.
Untuk mendukung keberhasilan pilot project tersebut, Elen menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, khususnya dalam aspek perencanaan, perizinan, penyediaan lahan, serta koordinasi lintas sektor.
Turut hadir dalam pembahasan ini perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pertamina, PGN, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, Bappenas, serta Pemerintah Kota Batam. (*)