batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam mengonsolidasikan seluruh unsur forkopimda guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, potensi cuaca ekstrem, serta dinamika harga pangan menjelang Tahun Baru Imlek, Ramadan, dan Idulfitri 2026.
Konsolidasi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Senin (9/2).
Rapat lintas sektor itu tidak sekadar membahas agenda pengamanan rutin hari besar keagamaan, tapi juga memetakan risiko menyeluruh yang berpotensi muncul dalam periode dengan intensitas aktivitas masyarakat yang meningkat tajam.
“Momentum hari besar keagamaan selalu diiringi peningkatan aktivitas masyarakat. Karena itu, sinergi dan komunikasi antarlembaga harus semakin solid agar potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini,” katanya.
Dari sisi keamanan, Wakapolresta Barelang, AKBP Fadli Agus, memaparkan rencana pengamanan di 46 vihara saat perayaan Imlek serta 115 masjid yang melaksanakan salat tarawih dan salat idulfitri. Empat masjid besar menjadi prioritas pengamanan pada pelaksanaan salat id. Aparat juga akan memfokuskan pengawasan di titik-titik keramaian seperti kawasan wisata, pusat perbelanjaan, pasar tumpah, SPBU, pelabuhan, dan bandara.
Rekayasa lalu lintas disiapkan, khususnya di kawasan Dataran Engku Putri saat malam takbiran dan di sepanjang rute pawai takbir. Empat destinasi wisata, Jembatan I Barelang, Bengkong City, Pantai Nongsa, dan Tanjung Pinggir menjadi perhatian khusus. Untuk mendukung pengamanan, dua pos pelayanan dan tujuh pos pengamanan akan disiagakan.
Sementara itu, sektor transportasi diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam, M Takwin, memperkirakan arus mudik berlangsung pada 11-31 Maret, dengan puncak pada 18 Maret. Ia memastikan kesiapan armada kapal serta pengawasan keselamatan pelayaran telah dipersiapkan.
Di Bandara Hang Nadim Batam, trafik penumpang tercatat naik 15 persen dibandingkan periode 2024, dengan total 3,8 juta pergerakan penumpang domestik dan internasional. Direktur Utama Bandara Hang Nadim, Anang Setiabudi, menyebut, sebanyak 376 personel operasional disiagakan untuk mendukung pelayanan selama periode padat tersebut.
Menanggapi proyeksi lonjakan itu, Amsakar menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama. “Lonjakan penumpang harus diimbangi dengan pengamanan yang maksimal. Keselamatan tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Di sisi lain, faktor cuaca turut menjadi perhatian. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, Ramlan, menjelaskan, bahwa wilayah Kepri, termasuk Batam, masih berada pada musim hujan. Pada Maret diperkirakan terjadi peningkatan potensi petir dan angin kencang. Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terutama terkait keselamatan pelayaran dan penerbangan serta potensi bencana hidrometeorologi.
Amsakar dan Li Claudia juga mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, mengingat adanya indikasi kekeringan yang mulai terlihat sejak 2025.
Dari sektor ketahanan pangan, Pemko Batam memastikan ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, melaporkan stok beras mencapai 10.249,14 ton, melampaui kebutuhan sebesar 9.288,08 ton. Ketersediaan gula dan minyak goreng juga dinyatakan mencukupi, meskipun terdapat kenaikan harga pada cabai hijau keriting dan cabai rawit.
Amsakar bilang, kemandirian pangan menjadi fokus serius pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. “Arahan Presiden jelas, bangsa ini harus membangun kemandirian pangan dan energi. Tanpa itu, tantangan global akan semakin berat,” lanjut dia.
Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Pemko Batam mencanangkan Gerakan Masyarakat Batam Aman, Sehat, Resik, dan Indah (Gema Batam ASRI). Program yang mulai digerakkan pada 11 Februari itu melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah, serta partisipasi masyarakat untuk memperkuat tata kelola kota yang aman, bersih, dan nyaman. (*)