F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kota Batam tengah menghadapi ancaman krisis tenaga pendidik. Tahun 2025 ini, Kota Batam kekurangan 700 tenaga pengajar atau guru, bahkan di tahun 2030 jumlah meningkat hinggq 1500 guru.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan saat ini Batam kekurangan sekitar 700 guru, khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Untuk saat ini saja Batam kekurangan 700 guru,” tegasnya, Selasa (20/5).
Menurut dia, kondisi ini diperkirakan akan memburuk jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat. Setiap bulan jumlah guru berkurang karena pensiun, wafat, atau faktor lainnya.
“Namun, kami tidak bisa merekrut guru baru karena terbentur aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang melarang pengangkatan tenaga honorer hingga lima tahun ke depan,” ungkap Tri.
Dijelaskan Tri, jika hal itu terus berlanjut tanpa adanya solusi, Dinas Pendidikan memperkirakan bahwa pada 2030 Batam akan kekurangan hingga 1.400 sampai 1.500 guru. Kekosongan ini diprediksi akan terjadi merata di semua jenjang pendidikan dasar.
“Karena lima tahun kedepan pasti akan ada yang pensiun dan lainnya, sehingga 5 tahun kedepan diperkirakan kekurangan hingga 1500 guru,” tegasnya.
Tri menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PAN-RB, untuk mencari celah hukumagar dapat melakukan rekrutmen terbatas.
“Misalnya, guru yang selama ini dibiayai lewat dana BOS dan kini sudah tidak aktif, apakah bisa diganti. Kita sedang telaah apakah ada pengecualian dalam PP Nomor 8 Tahun 2024. Kalau bisa, setidaknya kita bisa memperlambat laju kekurangan guru ini,” katanya.
Dengan kondisi ini, Tri berharap pemerintah pusat memberi ruang bagi daerah-daerah strategis seperti Batam untuk melakukan rekrutmen terbatas atau memberikan alokasi khusus dari dana publik, agar pendidikan dasar tetap bisa berjalan optimal.
“Kami sadar aturan nasional harus ditaati. Tapi kondisi di lapangan juga harus dilihat secara objektif. Jangan sampai kualitas pendidikan menurun karena guru tidak tersedia,” tutupnya.
Selain kekurangan guru, tantangan lain yang dihadapi adalah ketimpangan distribusi tenaga pendidik antara jenjang SD dan SMP. Kedua jenjang tersebut sama-sama mengalami defisit, namun kebutuhan mendesak sering kali tidak seimbang dengan ketersediaan tenaga pengajar di lapangan.
Tri juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang merumuskan kurikulum baru yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Batam yang sangat dinamis. Dalam prosesnya, tim perumus pendidikan daerah duduk bersama berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil tidak melenceng dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat berubah cepat, jadi pendekatan pendidikan juga harus adaptif. Jika salah menetapkan program, yang dirugikan adalah anak-anak kita,” ujarnya. (*)
Reporter: Yashinta