batampos – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyoroti maraknya praktik penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di wilayah Batam. Dalam kunjungannya, Kapolri menegaskan bahwa aktivitas ilegal tersebut tidak hanya terjadi di pelabuhan tidak resmi, tetapi juga menyusup melalui pelabuhan resmi – baik domestik maupun internasional.
“Saya mendapat laporan bahwa penyelundupan TKI tidak hanya melalui pelabuhan tidak resmi, tetapi juga pelabuhan resmi, baik domestik maupun internasional. Semua pihak—kepolisian, bea cukai, dan otoritas pelabuhan—harus betul-betul melakukan pengawasan ketat,” tegasnya.
Untuk menekan angka penyelundupan tersebut, Jenderal Listyo mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan balai pelatihan kerja bagi calon pekerja migran. Dengan pembekalan keahlian yang memadai, para pekerja diharapkan dapat berangkat secara legal dan terhindar dari jerat perdagangan orang.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Revitalisasi Dermaga Batuampar, Polda Kepri Telah Kantongi Calon Tersangka
“Batam adalah titik akhir sebelum menyeberang ke Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain. Maka, antisipasi dan solusi konkret sangat diperlukan,” ujarnya.
Tak hanya soal TKI, Kapolri juga menyinggung potensi meningkatnya penyelundupan narkoba seiring bertambahnya pelabuhan di Batam. Ia menekankan pentingnya pengawasan lintas sektor untuk mencegah masuknya barang terlarang melalui jalur laut maupun darat.
“Jangan sampai pelabuhan-pelabuhan baru justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kegiatan ilegal yang merugikan bangsa. Kita harus waspada,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menegaskan komitmen penuh Polri dalam mendukung seluruh program investasi yang sedang digalakkan di Batam demi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menindaklanjuti maraknya kasus narkotika, Kapolri mengusulkan pembentukan “Kampung Bebas Narkoba” dengan pendekatan kolaboratif bersama kepala desa, Babinsa, dan aparat keamanan lokal. Program tersebut mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi bagi pengguna, serta penegakan hukum secara terpadu.
“Bagi para pengguna yang secara sadar melapor, kita akan tangani dengan langkah rehabilitasi. Tapi bagi yang terlibat sebagai pelaku peredaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Baca Juga: Video Penjemputan 44 Bungkus Sabu Ditayangkan, Eks Polisi Akui Ikut Operasi di Perairan Nongsa
Kapolri juga menyebutkan pentingnya peran Polair dalam mengawasi perairan dan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia mendorong adanya perekrutan aktif dari pulau-pulau terluar untuk memperkuat pengawasan dan ketahanan wilayah perbatasan.
“Kami harus melakukan rekrutmen proaktif, membangun sinergi dengan pemerintah pusat, dan mengawasi seluruh jalur masuk internasional yang rawan penyimpangan. Modus kejahatan terus berkembang, dan kita tidak boleh lengah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yashinta