batampos – Meningkatnya kasus bunuh diri di Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Upaya pencegahan dinilai perlu diperkuat, tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga dengan menghadirkan layanan kesehatan mental yang lebih dekat, mudah diakses, dan menyentuh langsung masyarakat, termasuk para pekerja di kawasan industri.
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya enam kasus bunuh diri terjadi sepanjang awal tahun 2026 di sejumlah titik berbeda, seperti Jembatan Barelang, Bengkong, Batam Centre, hingga Sekupang. Mayoritas korban diketahui merupakan kalangan pekerja, yang diduga rentan mengalami tekanan psikologis akibat persoalan ekonomi, pekerjaan, maupun masalah pribadi.
Kondisi ini memunculkan dorongan agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam lebih serius memperkuat langkah pencegahan, terutama melalui kampanye kesehatan mental yang lebih masif dan membumi. Sosialisasi dinilai tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi juga harus menjangkau komunitas, lingkungan kerja, hingga platform media sosial yang dekat dengan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran serta pencegahan bunuh diri di tengah masyarakat.
“Dinas Kesehatan Kota Batam terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental, dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah diakses,” ujarnya, Jumat (3/4).
Ia menjelaskan, sejumlah program yang telah berjalan meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), pelayanan bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK), serta layanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza).
Selain itu, Dinkes juga melakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) serta lingkungan sekolah. Langkah ini bertujuan untuk menemukan lebih awal individu yang berisiko, sehingga dapat segera diberikan intervensi.
Tidak hanya fokus pada masyarakat umum, Dinkes Batam juga mulai memperluas jangkauan program ke sektor industri. Hal ini mengingat kawasan industri menjadi salah satu titik dengan konsentrasi pekerja yang tinggi dan memiliki potensi kerentanan terhadap tekanan mental.
“Melalui puskesmas, kami telah melakukan skrining kesehatan jiwa di tempat kerja serta memberikan orientasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) bagi pekerja,” jelas Didi.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pekerja maupun manajemen perusahaan dalam mengenali tanda-tanda gangguan mental serta memberikan penanganan awal sebelum kondisi memburuk.
Meski demikian, Didi mengakui bahwa upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa, terutama bagi pekerja dengan jam kerja padat, serta masih kuatnya stigma negatif terhadap gangguan mental di masyarakat.
“Masih banyak yang enggan memeriksakan diri karena takut stigma. Ini yang terus kita coba ubah melalui edukasi dan sosialisasi,” tambahnya.
Untuk itu, Dinkes Batam menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam memperluas akses layanan konseling, baik secara langsung maupun daring, serta menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi individu yang mengalami tekanan mental.
Perusahaan juga didorong untuk lebih aktif menyediakan layanan kesehatan mental bagi karyawan, seperti konseling rutin, pelatihan manajemen stres, hingga penyediaan saluran pengaduan internal yang aman dan rahasia.
Dengan langkah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan kampanye kesehatan mental di Kota Batam tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu menjangkau masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.(*)