batampos – Penyelidikan kasus ledakan kapal MT Federal II di galangan PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, masih berlanjut dan tetap menjadi perhatian utama aparat kepolisian. Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin menegaskan bahwa proses hukum terus berjalan sembari menunggu hasil final pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri.
Zaenal menyebutkan, penyidik saat ini telah mengerucutkan sejumlah nama potensial yang berpotensi menjadi tersangka. Namun, penetapan resmi masih menunggu sinkronisasi antara bukti teknis dan keterangan para saksi. “Kasus ini masih menjadi atensi. Kami menunggu hasil Labfor. Proses sudah mengerucut ke arah tersangka,” ujarnya, Senin (10/11).
Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak dilakukan secara tergesa. Kepastian unsur pidana harus diperkuat melalui hasil analisis ilmiah dari tim Labfor, terutama terkait sumber titik api, kandungan gas dan tekanan di ruang kerja, serta prosedur keselamatan yang diterapkan saat pengerjaan berlangsung.
Baca Juga: “Tangkap dan Adili Pemilik PT ASL!” Seruan Keras Buruh di Depan Galangan Kapal
“Penetapan tersangka harus berbasis bukti dan konstruksi peristiwa. Karena itu hasil Labfor menjadi pijakan penting. Setelah itu baru gelar perkara penetapan tersangka dilakukan,” lanjut Zaenal.
Sebelumnya, kepolisian telah memeriksa lebih dari 40 orang saksi, mulai dari pekerja lapangan, mandor, pengawas K3, pihak subkontraktor, hingga perwakilan manajemen perusahaan. Sebagian keterangan saksi kemudian disaring untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang memicu ledakan.
Tragedi MT Federal II sendiri menewaskan 14 pekerja dan melukai lebih dari 20 lainnya. Sebagian korban mengalami luka bakar berat serta trauma inhalasi akibat paparan asap dan gas panas. Keluarga korban serta organisasi buruh terus meminta proses hukum dilakukan transparan dan pihak yang bertanggung jawab harus ditindak.
Zaenal memastikan bahwa penyelidikan mencakup seluruh unsur yang terlibat dalam rantai kerja di lokasi. Artinya, bukan hanya pekerja lapangan atau petugas keselamatan yang disorot, tetapi juga sistem pengawasan dan kebijakan manajemen perusahaan.
“Kami tidak akan berhenti pada level bawah. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab pengawasan akan diperiksa dan dipastikan perannya. Hukum tetap berjalan sesuai fakta,” tegasnya. (*)
Reporter: Eusebius Sara