batampos – Dari Batam, suara perlawanan daerah menggema. Ratusan bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara terbuka mengkritisi arah hubungan pusat–daerah yang dinilai kian menjauh dari semangat otonomi. Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Apkasi Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Minggu (18/1) malam, menjadi panggung konsolidasi sekaligus seruan tegas: daerah menuntut kedaulatan fiskal dan reorientasi kebijakan nasional yang lebih adil.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyebut dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan “sentralisasi terselubung” yang secara perlahan menggerus kewenangan kabupaten. Bupati Lahat itu menegaskan, kabupaten bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan pusat, melainkan fondasi utama negara yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika kewenangan fiskal dan ruang gerak daerah terus dipersempit, kita sedang mempertaruhkan stabilitas sosial dan politik di masa depan,” ujar Bursah di hadapan ratusan kepala daerah.
Ia membandingkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi ruang luas bagi daerah dengan kondisi saat ini yang dinilainya justru regresif. Bursah juga menyoroti kebijakan fiskal nasional yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat pedesaan.
“Kita menyaksikan ratusan triliun rupiah mengalir ke sektor perbankan, tetapi dampaknya nyaris tak terasa di desa. Padahal, jika dana tersebut dikelola dan didistribusikan langsung ke daerah, daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal bisa jauh lebih cepat,” tegasnya.
Menurut Bursah, keadilan fiskal bukan semata soal perimbangan angka di APBN, tetapi menyangkut pengakuan terhadap kedaulatan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Tanpa perubahan paradigma, ia menilai visi Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi slogan kosong.
Rakernas XVII Apkasi juga menjadi arena penguatan kolaborasi strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam berbagai program nasional, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sinergi ini turut diperluas ke sektor kesehatan, penanganan stunting, ketahanan pangan, serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi daerah melalui sektor usaha kecil dan menengah. Dalam kesempatan tersebut, BTN bersama Apkasi meluncurkan Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten yang dirancang untuk mempercepat modernisasi layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.
Momentum Rakernas juga dimanfaatkan Apkasi untuk meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”, bertepatan dengan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut. Buku ini mendokumentasikan berbagai inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir dari inisiatif daerah.
“Kami ingin membantah stigma bahwa daerah hanya pandai meminta dana. Di tengah keterbatasan, banyak bupati justru melahirkan terobosan yang layak direplikasi secara nasional,” kata Bursah.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, memberikan perspektif mengenai pentingnya transisi ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.
“Jangan lagi kita hanya mengandalkan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di sinilah peran Apkasi menjadi krusial untuk menyatukan suara bupati agar kebijakan nasional benar-benar memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia,” ujar Gubernur Kalimantan Timur tersebut.
Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadi jembatan strategis, bukan sebagai penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat.
Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati untuk menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi bagaimana daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.
Menutup prosesi pembukaan dengan nuansa khidmat, Apkasi menunjukkan sisi kemanusiaannya melalui rutinitas pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa di balik debat kebijakan yang pelik, tujuan utama organisasi ini adalah kesejahteraan rakyat kecil. (*)