batampos – Pemerintah melakukan penataan struktur di lingkungan BP Batam melalui pelantikan tiga deputi baru yang diharapkan memperkuat percepatan investasi dan pengelolaan kawasan. Langkah ini juga menandai penyesuaian peran BP Batam dalam menjalankan mandat sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Pelantikan dilakukan oleh Airlangga Hartarto terhadap tiga pejabat BP Batam, yakni Syarlin Joyo sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Djemy Francis sebagai Deputi Bidang Investasi, serta Denny Tondano sebagai Deputi Bidang Pengusahaan.
Pelantikan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026 mengenai perubahan organisasi dan tata kerja BP Batam.
Penataan ini membagi peran organisasi dalam tiga fokus utama pengembangan kawasan, yakni kepastian pengelolaan wilayah, percepatan arus investasi, serta optimalisasi pengusahaan aset strategis.
Baca Juga: Fuel Surcharge Feri Dinilai Bisa Hambat Wisman ke Batam
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan akan menangani integrasi pengelolaan tata ruang, pertanahan, perairan pesisir, hingga pengawasan kawasan dan aspek lingkungan hidup. Kepastian tata ruang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengusahaan bertugas mengelola berbagai unit usaha strategis BP Batam, antara lain bandara, pelabuhan, SPAM, serta aset kawasan lainnya dengan pendekatan pengelolaan yang lebih profesional dan berorientasi pada nilai ekonomi.
Adapun Deputi Bidang Investasi memperoleh mandat yang lebih luas, mencakup promosi penanaman modal, pengembangan proyek investasi, pengendalian realisasi investasi, serta pengelolaan lalu lintas barang industri di kawasan Batam.
Dalam struktur organisasi baru ini, pengelolaan arus barang ditempatkan sebagai salah satu faktor penentu kelancaran aktivitas investasi. Arus bahan baku, mesin, dan komponen industri dipandang berperan langsung terhadap daya saing Batam sebagai pusat manufaktur dan logistik internasional.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, penataan struktur organisasi dilakukan untuk menyesuaikan peran BP Batam dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perubahan rantai pasok global.
“Batam harus tampil sebagai kawasan yang unggul dalam kepastian regulasi, kualitas layanan, kelancaran arus barang, kesiapan proyek, serta kecepatan realisasi investasi,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Ayam di Batam Masih Tinggi, Diprediksi Naik Lagi Jelang Lebaran
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, mengatakan, integrasi fungsi investasi dan pengelolaan lalu lintas barang bertujuan memberikan kepastian pelaksanaan bagi para investor.
“Investasi tidak berhenti pada promosi atau izin. Investor membutuhkan kepastian eksekusi. Karena itu, kelancaran lalu lintas barang harus menjadi prioritas agar bahan baku, mesin, dan komponen industri dapat bergerak cepat dan efisien di kawasan Batam,” kata Fary, Minggu (15/3).
Ia juga menjelaskan, penguatan fungsi investasi berkaitan dengan peran baru BP Batam sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Melalui mandat tersebut, BP Batam memperoleh kewenangan untuk merencanakan, mengeksekusi, mengawasi, serta mengelola investasi pemerintah pada sejumlah proyek strategis kawasan.
Dengan skema itu, BP Batam tidak hanya berperan sebagai pengelola aset negara atau pemberi konsesi, tetapi juga berfungsi mengoordinasikan pengembangan investasi kawasan agar proyek strategis dapat berjalan lebih terintegrasi. (*)