batampos – Pemisahan urusan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Kementerian Haji kini mulai masuk tahap persiapan di daerah. Kantor Kemenag Kota Batam ikut ambil bagian dalam tim transisi yang bertugas mengawal perubahan kelembagaan ini.
Kepala Kemenag Batam, Budi Dermawan, menjelaskan bahwa secara nasional pemerintah sudah memutuskan urusan haji akan ditangani oleh kementerian baru. Untuk itu, proses peralihan kelembagaan harus disiapkan dari sekarang, termasuk di tingkat kota.
“SDM-nya sekarang masih di Kemenag. Nanti pegawai akan disurati satu per satu, apakah tetap di Kemenag atau pindah ke Kementerian Haji. Rekomendasi pegawai tetap dari kami,” jelas Budi.
Menurutnya, di Provinsi Kepri tim transisi dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenag Kepri. Sementara di tingkat kota, Ketua tim adalah Kepala Kemenag Batam. Tim ini bertugas menyiapkan segala hal teknis yang berkaitan dengan peralihan, mulai dari data kepegawaian hingga penataan struktur kerja.
Baca Juga: DPRD Kepri Kawal Ketat Pelaksanaan MBG, Siap Dorong Evaluasi hingga Pencabutan Izin
“Saya sendiri belum tahu apakah ikut pindah atau tetap di Kemenag. Namun, yang jelas kami berkewajiban membantu Kementerian Haji yang baru ini, termasuk dalam urusan SDM,” ujarnya.
Meski ada perubahan struktur kelembagaan, Budi menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Pendaftaran haji reguler tetap dilakukan melalui Kemenag Batam. Saat ini, rata-rata 200–250 orang mendaftar setiap harinya.
“Daftar tunggu haji di Batam sudah mencapai 25 tahun. Karena itu, masyarakat jangan ragu untuk tetap mendaftar lewat jalur resmi di Kemenag,” tegasnya.
Selain mengawal transisi kelembagaan, Kemenag Batam juga terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penyelenggaraan haji, termasuk haji khusus maupun furoda. Namun, Budi menekankan bahwa fokus utama tetap pada pelayanan reguler.
Baca Juga: 857 UMKM Daftar, Baru 15 Terima Dana Rp20 Juta dari Program Pinjaman Batam
“Perubahan kelembagaan ini tentu menjadi tantangan baru, tapi yang paling penting layanan kepada masyarakat tetap berjalan baik,” katanya.
Dengan adanya Kementerian Haji, pemerintah berharap pengelolaan ibadah haji menjadi lebih profesional dan terfokus, mengingat tingginya animo masyarakat Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci setiap tahunnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra