batampos – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menilai pembangunan Kota Batam ke depan membutuhkan dukungan anggaran yang jauh lebih besar. Menurutnya, idealnya Batam memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal Rp9 hingga Rp10 triliun per tahun agar pembangunan dapat berjalan merata dan pelayanan dasar masyarakat tertangani secara optimal.
Hal tersebut disampaikannya saat membahas arah perencanaan pembangunan Kota Batam tahun 2026. Kamaluddin menegaskan, perencanaan pembangunan tidak lagi bisa dilakukan setengah-setengah, melainkan harus fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.
“Perencanaan harus diarahkan untuk menyelesaikan pelayanan dasar. Mulai dari persoalan sampah, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Semua itu membutuhkan anggaran yang besar,” ujar Kamaluddin saat ditemui Batam Pos di ruang kerjanya, Senin (5/1).
Ia menyebutkan, posisi Batam sebagai kota tujuan investasi dan migrasi membuat kebutuhan pembangunan terus meningkat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan arus pendatang menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dalam menyediakan layanan publik.
“Batam ini kota yang tumbuh sangat cepat. Orang datang terus. Kalau tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai, kita pasti tertinggal,” kata Kamaluddin.
Saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam masih berada di kisaran Rp2,5 triliun per tahun. Angka tersebut dinilai belum ideal untuk menopang pembangunan kota dengan skala dan kompleksitas seperti Batam. Menurut Kamaluddin, secara realistis PAD Batam seharusnya bisa ditingkatkan hingga di atas Rp5 triliun.
“Kalau PAD kita masih di angka dua koma sekian triliun, otomatis APBD juga terbatas. Padahal idealnya APBD Batam itu di atas Rp9 triliun agar pembangunan bisa dirasakan secara merata,” tegasnya.
Baca Juga: Camat Batam Kota Tegaskan Belum Ada Keputusan Pembangunan Kantor Lurah Baru di Sukajadi
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah menerapkan skala prioritas. Akibatnya, banyak program strategis harus ditunda dan berpotensi terus tertunda karena munculnya prioritas baru di tahun anggaran berikutnya.
“Contohnya pembangunan jalan. Ini jalur utama, tapi karena anggaran tidak cukup, ditunda. Tahun berikutnya muncul prioritas baru, akhirnya tertunda lagi. Dampaknya, pembangunan tidak pernah benar-benar selesai,” ujarnya.
Kamaluddin juga menyoroti tantangan dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan strategi jangka panjang. Meski demikian, ia menilai Batam memiliki potensi besar jika dikelola dengan tepat.
Salah satu sektor yang dinilai strategis untuk didorong adalah pariwisata berbasis MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang dimiliki, Batam dinilai sangat potensial menjadi destinasi pertemuan, pameran, dan konferensi berskala nasional maupun internasional.
“Kalau sektor MICE ini berjalan, wisatawan datang, aktivitas ekonomi bergerak, retribusi naik, pajak naik. Dampaknya berantai terhadap peningkatan PAD,” katanya.
Baca Juga: RSBP Batam Jadi Rumah Sakit Pertama di Kepri Kantongi Sertifikat Halal
Selain investasi dan pariwisata, Kamaluddin menegaskan pembangunan Batam harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Ia mengingatkan agar pembangunan saat ini tidak meninggalkan kerusakan bagi generasi mendatang.
“Jangan sampai kita membangun sekarang, tapi merusak lingkungan. Dampaknya nanti dirasakan anak cucu kita. Ini yang harus dijaga bersama,” ucapnya.
Menurut Kamaluddin, keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Batam yang ramah investasi, ramah wisatawan, dan ramah bagi masyarakat hanya bisa terwujud kalau ada sinergi bersama,” pungkasnya. (*)