Banyak daerah di Kepri kini berada di persimpangan sulit: memangkas anggaran atau menanggung risiko defisit yang makin melebar. Ketika transfer pusat menyusut dan PAD belum cukup kuat, beban belanja dan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik justru terus meningkat. Jika tidak ada terobosan fiskal, APBD berpotensi habis untuk menutup kewajiban, bukan membangun masa depan.
DI TENGAH geliat investasi yang terus dipromosikan dan pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan, alarm bahaya justru berbunyi dari ruang-ruang anggaran pemerintah daerah di Kepulauan Riau. Di balik proyek pembangunan, pelayanan publik, hingga janji kesejahteraan yang setiap tahun disampaikan kepada masyarakat, sebagian besar daerah di Kepri sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar: uang kas yang semakin terbatas untuk membiayai kebutuhan yang terus membengkak.
Gejala itu tidak lagi sekadar terlihat dari laporan keuangan atau tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi Kepri bahkan harus menempuh skema pinjaman untuk menutup defisit anggaran. Di sejumlah kabupaten dan kota, kemampuan membiayai pembangunan masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Ketika transfer pusat menyusut dan kebutuhan belanja wajib terus meningkat, ruang gerak fiskal daerah pun semakin sempit.
Satu di antaranya dialami Kota Tanjungpinang. Sebagai ibu kota provinsi, kemampuan keuangan daerah masih belum cukup kuat untuk menopang seluruh kebutuhan pembangunan secara mandiri. Akibatnya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran ruang fiskal yang semakin sempit di sejumlah daerah Kepri. Di tengah tuntutan peningkatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur, kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas.
BACA SELENGKAPNYA di harian.batampos.co.id