batampos – Pasokan gas bumi untuk Kota Batam terus mengalami penurunan sejak 2024. Bahkan, saat ini pasokan gas dari Sumatera telah berkurang lebih dari 50 persen. Untuk menjaga suplai energi, terutama bagi sektor industri dan pembangkit listrik, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menambah pasokan melalui Liquefied Natural Gas (LNG).
Area Head PGN Batam, Wendi Purwanto, menyampaikan hal tersebut saat menanggapi isu kenaikan harga gas di wilayah Batam.
“Harga gas bukan semata-mata naik, tapi karena sumber pasokannya kini berasal dari dua jenis: gas pipa dari Sumatera dan LNG domestik. Harga gas pipa berkisar antara USD 8–9 per MMBTU, sementara LNG memang lebih mahal karena dipengaruhi harga minyak bumi dan proses perolehannya yang lebih kompleks. Maka harga gas yang diterima pelanggan merupakan kombinasi dari dua sumber ini,” jelas Wendi, Senin (1/7).
Menurutnya, sejak dua tahun terakhir, sumur-sumur gas di Sumatera menunjukkan penurunan produksi. Hingga kini belum ada tambahan pasokan baru dari wilayah tersebut.
“Sejak 2023, PGN sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar distribusi ke pelanggan tetap terjaga, salah satunya melalui pengalihan pasokan lewat LNG,” katanya.
Terkait harga, Wendi menegaskan bahwa PGN selalu mengikuti kebijakan regulasi yang berlaku. Saat ini, pemerintah menerapkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai USD 6–7 per MMBTU untuk industri tertentu.
“Industri penerima HGBT tetap mendapatkan harga gas yang lebih murah. Namun, pelanggan yang tidak termasuk dalam skema itu menerima sisa alokasi dengan harga yang relatif lebih tinggi,” tambahnya.
Sektor-sektor yang mendapat gas sesuai HGBT antara lain PLN, industri karet, nikel, dan beberapa industri prioritas lainnya.
“PLN juga termasuk penerima HGBT, tapi jumlahnya dibatasi. Saat ini, sekitar 70–80 persen kebutuhan PLN dipenuhi dari gas pipa. Sisanya tetap menggunakan LNG,” ungkap Wendi.
Terkait isu pasokan ke Singapura yang disebut tetap lancar, Wendi membantah. Menurutnya, Singapura saat ini hanya menerima pasokan minimal kontrak, sekitar 170-an MMBTU, atau separuh dari kebutuhan normal.
“Informasi yang saya terima, pasokan mereka juga dikurangi karena ketersediaan dari Sumatera terbatas. Kalau Indonesia mengurangi di bawah batas minimum, bisa terkena penalti karena kontraknya antar-pemerintah,” tegasnya.
Wendi juga mengungkapkan bahwa sejak 2024, PGN mulai menerima kargo LNG domestik dari Bontang, Donggi, dan Tangguh. LNG tersebut dikirim ke Lampung, didegasifikasi, lalu disalurkan ke Batam, Dumai, hingga Jawa Barat.
Terkait gas dari Natuna, PGN mendukung kebijakan pemerintah dalam optimalisasi pasokan gas nasional. Salah satunya melalui kerja sama dalam bentuk Domestic Swap Agreement dan Gas Sales Agreement dengan West Natuna Group.
“Melalui dua perjanjian ini, sejumlah volume gas yang sebelumnya dialirkan ke Singapura akan dialihkan untuk kebutuhan domestik, termasuk Batam,” jelasnya.
PGN juga tengah menjajaki sumber-sumber baru, salah satunya dari wilayah Andaman.
“Kami juga merencanakan penyambungan jaringan pipa dari Medan ke Dumai. Tapi ini proyek jangka panjang yang baru bisa terealisasi paling cepat empat tahun ke depan,” pungkas Wendi. (*)
Reporter: Yashinta