batampos – Pangkalan TNI AU (Lanud) Hang Nadim Batam bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mempererat kolaborasi dengan insan pers di Provinsi Kepri. Langkah ini ditempuh guna memperkuat komunikasi publik yang sehat serta menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan.
Dalam forum “Media Engagement” yang digelar di Aston Hotel Pelita, Batam, Minggu (27/7), Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media adalah tiga pilar utama ruang publik.
“Transformasi digital tidak boleh menggerus eksistensi media yang kredibel. Kita harus perkuat kolaborasi agar media tetap menjadi saluran informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” katanya.
Baca Juga: Rumah Diserang Belasan Orang, Warga Sagulung Baru Trauma
Dia juga mengumumkan perubahan nomenklatur instansinya dari Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam. Perubahan tersebut bertujuan menyelaraskan tugas dan fungsi kelembagaan agar lebih fokus dan responsif terhadap dinamika politik dan keamanan, termasuk di wilayah strategis seperti Kepri.
Dalam paparannya, Eko menyoroti berbagai persoalan kebebasan pers di Kepri. Berdasarkan sinyalemen Dewan Pers, masih banyak ditemukan praktik intervensi terhadap jurnalis, akses informasi publik yang terbatas, hingga pelanggaran kode etik dalam pemberitaan isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual dan kelompok rentan.
“Persoalan kebebasan pers, keterbukaan informasi, hingga profesionalisme media perlu ditangani secara menyeluruh. Kami ingin diskusi ini menjadi jembatan solusi bersama,” kata dia.
Salah satu sorotan penting adalah lemahnya tata kelola perusahaan pers yang berdampak langsung pada independensi redaksi dan kesejahteraan wartawan. Di sisi lain, media juga masih bergantung secara ekonomi pada iklan pemerintah maupun swasta, yang kerap memengaruhi independensi editorial.
“Kecenderungan sebagian jurnalis daerah yang lebih mengutamakan kecepatan dibanding akurasi juga menjadi perhatian. Ini membahayakan kepercayaan publik terhadap media,” ujar Eko.
Baca Juga: Amsakar Berkomitmen Selesaikan Persoalan Kampung Tua di Batam
Ia turut menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari lembaga-lembaga pemerintah di Kepri. Banyak situs resmi pemerintah daerah yang hanya berisi aktivitas kepala daerah tanpa pembaruan substansial, sehingga menyulitkan jurnalis mendapatkan informasi yang kredibel dan berimbang.
Sementara itu, Komandan Lanud Hang Nadim Batam, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyatakan komitmen penuh untuk menjalin kerja sama strategis dengan media. Sinergi antara aparat keamanan dan media jadi landasan dalam memperkuat ketahanan informasi dan semangat kebangsaan.
“Kami sudah menjalin kerja sama yang baik dengan media lokal dan nasional. Harapannya, forum seperti ini menjadi ruang silaturahmi dan pemahaman bersama untuk menjaga stabilitas di era yang penuh tantangan,” ujarnya. (*)
Reporter: Arjuna