batampos– Musyawarah Wilayah (Muswil) V DPW LDII Provinsi Kepri akan berlangsung pada 22 November di Hotel PIH Batam Center.
Menjelang agenda pemilihan ketua wilayah, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan bahwa pihak pusat tidak akan ikut campur dalam proses penentuan pimpinan daerah.
“Calonnya banyak. Tapi biasanya menjelang pelaksanaan akan mengerucut. Yang jelas, satu hal yang bisa saya jamin: DPP tidak akan melakukan intervensi,” ujarnya saat Media Gathering LDII Kepri, Jumat (21/11).
Menurutnya, keterlibatan DPP justru berpotensi menimbulkan kompetisi keras antar-kandidat. “Kalau DPP ikut campur, itu bisa berubah menjadi ajang kompetisi yang keras, ada kalah-menang, dan itu seringkali memicu persoalan. Kami menghindari itu. Tugas kami hanya memberi masukan kepada daerah. Selama ini alhamdulillah, siapa pun ketuanya, selalu menjaga komunikasi dengan DPP,” terangnya.
Pendaftaran calon akan dibuka pada Jumat (22/11). Chris menyebut, nama-nama kandidat biasanya muncul dari tingkat daerah. “Pemilihan dilakukan di paripurna keempat atau kelima, di bagian akhir,” katanya.
Pihak DPP LDII juga memaparkan pandangannya terkait perkembangan LDII di Kepri. Menurut Chris, wilayah kepulauan memiliki karakter khusus dengan sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan lahan pertanian. Namun ia menilai urban farming masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan.
“Pertanian memang tidak mudah di sini, tapi smart farming atau urban farming bisa. Di beberapa daerah lain seperti Gading sudah berkembang bagus,” ujarnya.
Empat program pembangunan SDM LDII berjalan cukup baik di Kepri. Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Bakamla yang membuka kesempatan bagi pelajar untuk berkunjung ke kapal patroli.
Selain SDM, ekonomi syariah disebut sebagai sektor lain yang potensial memperkuat UMKM di Kepri.
Lalu, dalam bidang kesehatan, LDII Kepri aktif bekerja sama dengan pondok pesantren dan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan berbagai layanan sosial.
“Dinas Kesehatan memfasilitasi, pondok yang melaksanakan. Saat vaksin Covid dulu, LDII juga membuat sentra vaksinasi,” kata Chris.
Menurutnya, hubungan LDII dengan pemerintah daerah juga berjalan baik, terutama dengan struktur pemerintahan yang baru terbentuk.
Chris menjelaskan, bahwa delapan program prioritas LDII di tingkat pusat telah direalisasikan melalui berbagai MoU. Di antaranya adalah program kebangsaan melalui Sekolah Virtual Kebangsaan bekerja sama dengan MPR dan Lemhannas.
“Tanggal 16 Desember nanti akan digelar angkatan ketiga bersama Kejaksaan Agung dan beberapa kementerian. Ini penting karena ancaman geopolitik dan geoekonomi global sekarang luar biasa,” kata dia.
Menurutnya, wilayah Kepri menjadi salah satu kawasan strategis karena memiliki lalu lintas laut tersibuk di selatan. Hal itu menambah urgensi pendidikan kebangsaan bagi generasi muda.
Terkait fasilitas pendidikan, ia menyebut dukungan APBD turut memperkuat layanan pendidikan LDII di daerah. “Kita tidak harus menuntut bantuan, tapi dukungan itu membuat semangat,” tambahnya.
Di tingkat pusat, LDII melalui DPNN juga telah membangun puluhan rusun untuk santri. Program ini juga dikaitkan dengan penguatan karakter melalui tujuh pembiasaan Indonesia yang dibangun bersama Kapil Mutim, serta sinkronisasi 29 karakter LDII dengan program kementerian.
“LDII ingin menjadi penghubung agar kebijakan pusat mudah diterima di bawah. Sebaliknya, nilai-nilai LDII juga kita komunikasikan agar bisa disinergikan dengan program pemerintah,” katanya. (*)
Reporter: Arjuna