Setelah bertahun-tahun dalam gelap, warga di pulau-pulau terdepan Batam kini menyapa malam dengan cahaya terang. Pemerataan listrik yang bisa dinikmati selama 24 jam di wilayah pesisir menjadi wujud nyata energi berkeadilan. Bukan sekadar menyalakan lampu, listrik yang datang juga menghidupkan peluang ekonomi dan kesejahteraan di perbatasan negeri.
Reporter: Ratna Irtatik
Matahari mulai beringsut turun. Langit jingga perlahan beranjak kelabu. Di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), cahaya temaram menandai pergantian hari.
Dulu, begitu malam menjelang, gelap menelan semua warna dan menyisakan kelam. Hanya dentum mesin genset yang menjadi teman sunyi, menyalurkan secercah cahaya, namun itu tak berlangsung lama.
“Dulu, listrik cuma nyala dari jam lima sore (pukul 17.00 WIB) sampai tengah malam. Habis itu gelap lagi,” kenang Barnas atau yang lebih akrab disapa Ujang, warga Sijantung.
“Kalau tak ada kerjaan, ya tidur saja. Mau bagaimana lagi, di luar gelap gulita.”
Kini, cerita itu tinggal kenangan. Sejak 2018 lalu, sambungan listrik PLN Batam mengalir ke rumah-rumah warga di Sijantung dan kelurahan lain di sekitarnya.
Pulau Galang, suatu gugusan pulau yang terhubung dengan pulau utama Batam melalui enam jembatan Barelang (Batam–Rempang–Galang), akhirnya terang sepanjang malam.
Dua dekade penantian terbayar sudah. “Begitu listrik masuk, hidup kami berubah,” tutur Ujang, tersenyum lega.
Kini, warga yang sebagian besar merupakan nelayan bisa menyimpan ikan tangkapan di kulkas, menikmati hiburan dengan menonton televisi maupun melihat ponsel dengan pasokan daya yang tetap terjaga, hingga mencuci pakaian dengan mesin cuci.
Kondisi itu tentu jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Dulu, untuk mendapatkan satu wadah es batu seharga Rp16 ribu yang akan digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan nelayan, warga mesti bepergian jauh menuju daratan utama Pulau Batam yang jaraknya berpuluh kilometer. Kini, mereka mampu membuatnya sendiri di rumah.
“Hasil tangkapan bisa disimpan lebih lama. Kami tak perlu lagi pergi atau berlayar jauh hanya untuk beli es,” katanya.
Seiring malam yang kian terang, geliat ekonomi warga juga tumbuh. Ibu rumah tangga membuka warung kecil-kecilan, mulai dari menyajikan minuman di kedai kopi hingga menyuguhkan kudapan berupa aneka gorengan hingga larut malam. Anak-anak juga dapat belajar tanpa cemas kehabisan cahaya.
Asnawi, warga lain, mengaku senang bukan kepalang. “Listrik sekarang lebih murah. Dulu pakai genset yang cuma nyala selama tujuh jam, bayar Rp200 ribu sebulan. Sekarang 24 jam nyala, malah lebih hemat, rata-rata enggak sampai Rp200 ribu,” ucapnya.
Kebahagiaan serupa dirasakan warga di pesisir Kampung Bagan, Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
Sebanyak 162 rumah kini menikmati listrik layak lewat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), hasil kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan ketenagalistrikan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Warga lain, Ani, mengisahkan pengalamannya dengan mata berbinar. Sebelum menikmati listrik sendiri, ia harus menyambung dari rumah kerabatnya untuk mendapatkan pasokan setrum. Biaya yang harus dia keluarkan juga tak sedikit, berkisar Rp300 ribu dalam sebulan.
“Sejak punya (sambungan langsung) listrik sendiri, bulan pertama kemarin saya cuma bayar sekitar Rp180 ribu, itu sudah termasuk pakai mesin cuci dan rice cooker. Kipas angin juga menyala terus,” katanya semringah.
Ke depan, dengan pasokan listrik yang stabil selama 24 jam penuh, ia berencana membuka usaha kuliner rumahan berskala kecil untuk membantu ekonomi keluarganya.
Ketika Pulau-Pulau Kecil Mulai Bercahaya
Perubahan tak hanya dirasakan di Kecamatan Galang dan Sungai Beduk. Pada Mei 2025, empat pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau yakni Pemping, Sugi, Seluan, dan Numbing yang masuk wilayah Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, juga resmi menikmati listrik 24 jam.
Melalui program Kepri Terang, hasil sinergi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepri, menandai babak baru pemerataan energi di wilayah 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut momen ini sebagai kemenangan kecil yang bermakna besar. “Pulau Pemping ini dulu 12 tahun menunggu (dipasang listrik).
Sekarang terang benderang. Tak adil rasanya bila wilayah yang dulu menjadi titik transfer gas ke negara tetangga justru gelap gulita,” ucapnya di lapangan Pulau Pemping, Selasa (27/5/2025) lalu
Untuk diketahui, Pulau Pemping pernah menjadi titik pendaratan (landing point) pipa transmisi gas dari West Natuna Transportation System (WNTS) menuju Singapura, karena jarak pulau di sempadan negeri ini hanya sekitar 29 kilometer dari Negeri Singa tersebut. Pipa ini dioperasikan oleh PT Transportasi Gas Indonesia (TGI).
Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memutuskan untuk mengalihkan pasokan gas yang semula diekspor ke Singapura menjadi sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri, terutama di Pulau Sumatra dan tuntas 2023 lalu.
Wali Kota kembali menegaskan, “Kelistrikan adalah hak dasar. Kita ingin keadilan energi dirasakan semua warga, bukan hanya di pusat kota.”
Satu dekade sebelumnya, sambungan listrik memang belum menjangkau hingga ke seluruh wilayah pulau penyangga (hinterland) Batam. Hanya warga yang tinggal di pulau utama (mainland) Batam yang dapat menikmati energi listrik selama 24 jam penuh.
Namun, setelah adanya kolaborasi lintas sektor, baik itu dari PLN , pemerintah daerah, hingga sektor swasta lainnya untuk memastikan keadilan energi listrik hingga ke wilayah 3T, cerita itu berubah.
Berbagai program untuk memperluas cakupan kelistrikan di tengah masyarakat, mulai dari BPBL hingga Kepri Terang, nyatanya dapat mendorong percepatan pemerataan energi bagi masyarakat pesisir.
Untuk diketahui, program BPBL di Batam melibatkan banyak pihak, mulai dari PLN Unit Induk Distribus Riau dan Kepulauan Riau; PT PLN Batam; PT Mitra Energi Batam; PT Dalle Energi; PT TJK Power; hingga PT Batamindo Investment Cakrawala. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi fondasi bagi pembangunan energi berkeadilan, termasuk ke wilayah sempadan negeri di Provinsi Kepri.
Mengakselerasi Kemajuan Wilayah
Perkembangan infrastruktur fisik di Kota Batam cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan tersebut diyakini menjadi salah satu komponen yang menumbuhkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah. Termasuk, pembangunan infrastruktur energi dengan cakupan luas serta dapat diandalkan kontinuitas pasokannya.
Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan efek yang baik untuk semua pihak.
Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing sebuah kawasan.
Selain itu, dimensi lainnya yang tak kalah penting adalah membantu pemulihan perekonomian di masa seperti sekarang ini. Perkembangan infrastruktur Batam yang pesat tentu saja tidak bisa dikerjakan sendiri.
“Kemajuan Batam hanya bisa tercapai lewat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk sektor swasta. Dengan infrastruktur yang baik, maka akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Keterhubungan antara infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi sangatlah erat. Jika dicermati, dalam jangka pendek berbagai program pembangunan dan pengembangan infrastruktur dapat menumbuhkan lapangan kerja baru.
Pada jangka menengah dan panjang, infrastruktur yang dibangun akan memberikan efisiensi serta meningkatkan produktivitas berbagai sektor terkait. Masyarakat juga akan mendapatkan peningkatan pendapatan.
Sehingga, angka kemiskinan bisa ditekan semaksimal mungkin. Sejalan dengan adanya peningkatan kualitas hidup maka akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru.
“Dengan adanya infrastruktur listrik, masyarakat dapat lebih produktif dalam berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, kegiatan usaha kecil, hingga pelayanan sosial lainnya. Semoga program ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat,” harapnya.
Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, secara historis tingkat kemiskinan Batam mengalami fluktuasi.
Pada Maret 2021 dan Maret 2022 ketika pandemi Covid-19 melanda, angka kemiskinan naik akibat perekonomian yang melemah.
Namun, sejak Maret 2023 hingga Maret 2024, kemiskinan kembali turun seiring membaiknya perekonomian kota. Bahkan, persentase kemiskinan pada Maret 2024 sudah setara dengan kondisi Maret 2019, sebelum pandemi melanda.
Masih mengacu pada data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir pasca badai Pandemi Covid-19. Tahun 2021, ekonomi Batam tumbuh 4,75 persen setelah di tahun sebelumnya mengalami minus 2,55 persen.
Pada tahun 2022, pertumbuhannya pun mengalami kenaikan dengan capaian 6,84 persen dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7,04 persen.
Sedangkan Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,69 persen. Meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen.
Secara umum, BPS juga mengungkap bahwa Kota Batam mencatatkan peran dominan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang tahun 2024, Batam menyumbang 66,01 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri.
Sinergi dan Kolaborasi
Kolaborasi antara PLN dan Pemerintah Kota Batam terus diperkuat. Dalam audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Agustus 2025 lalu, PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjung Pinang dan Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Kepri, menyampaikan komitmennya memperluas akses listrik hingga 35 titik baru di Batam.
“PLN tidak hanya hadir di pusat kota, tapi juga memastikan listrik sampai ke pulau-pulau terluar yang andal dan merata,” ujar Rully Agus Widanarto, Manager UP3 Tanjungpinang usai bertemu Wali Kota Batam.
Sementara itu, Manager UP2K Provinsi Kepulauan Riau, Yuniarto Hadi Prayitno, menambahkan bahwa berbagai proyek strategis terus didorong untuk mendukung pertumbuhan kelistrikan di wilayah Batam.
“Kami tengah mempersiapkan sejumlah infrastruktur ketenagalistrikan untuk memperkuat pasokan, khususnya di 35 lokasi di wilayah Batam. Sinergi dengan pemerintah daerah akan mempercepat realisasi pembangunan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Yuniarto.
Manager Unit Layanan Pelanggan Belakang Padang, Andri Van Anugrah, turut mengatakan bahwa pentingnya sinergi PLN dengan Pemerintah Kota Batam.
“Kolaborasi ini merupakan wujud nyata PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan bagi rakyat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di pulau-pulau terdepan yang berada di sekitar Kota Batam,” ungkap Andri.
Adapun, program listrik untuk wilayah hinterland Batam atau pulau-pulau di luar Pulau Batam, Rempang dan Galang, merupakan wilayah usaha kelistrikan PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau. Sedangkan di Pulau Batam, Rempang dan Galang, pasokan listrik berasal dari PLN Batam.
Merujuk data dari PLN Batam, hingga 2025, daya mampu listrik mencapai 824 MegaWatt (MW), dengan beban puncak 745 MW, menyisakan cadangan sekitar 10–12 persen. Kondisi ini memungkinkan perluasan sambungan tanpa mengorbankan keandalan pasokan utama.
“Kondisi masih surplus, cadangan bervariasi ±100–250 MW bergantung musim dan kegiatan industri. Surplus dan tambahan kapasitas ini menjadi enabler untuk perluasan sambungan ke hinterland Pulau Batam tanpa mengorbankan keandalan inti,” kata Manager Komunikasi PLN Batam, Yoga Perdana.
Pada tahun 2021, terdapat 12 sasaran kampung yang teraliri listrik di wilayah hinterland Pulau Galang dan sekitarnya.
Antara lain Kampung Kelingking; Pantai Kalat/Pantai Melayu; Tanjung Gundap 2; Air Naga; Colem; Korak Setokok; Pelabuhan Cakang; dan Kampung Cakang. Namun, pembaruan di lapangan menunjukkan Tanjung Cakang di Galang Baru juga telah mendapatkan pasokan listrik sejak awal 2022.
Setelah batch 2021, pekerjaan berlanjut lewat penguatan jaringan dan interkoneksi, misalnya Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) Batam–Pulau Buluh (2023) dan perluasan program Kepri Terang (2024–2025).
“Artinya, sebagian titik sudah on-grid (dalam jaringan), sebagian lain masih dalam proses perluasan atau penyambungan mengikuti road map kelistrikan PLN UID Riau dan Kepulauan Riau serta Pemprov Kepri,” jelasnya.
Hal lain yang patut diapresiasi adalah proyek kabel laut 20 kV Batam–Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam sepanjang 1,16 km yang selesai pada November 2023 dan menjadi tonggak penting: Pulau Buluh kini tersambung ke sistem grid dan tidak lagi bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) lokal.
Secara umum, elektrifikasi di wilayah hinterland Batam ditargetkan mencapai 100 persen pada 2027, dengan tambahan sambungan ke sekitar 37 pulau kecil.
Namun, perlu diingat bahwa di balik nyala lampu yang kini menyinari pesisir Batam, ada perjuangan panjang di bawah laut.
Di beberapa lintasan, seperti SKLTM sepanjang 1,16 kilometer menuju Pulau Buluh, harus dipasang pemberat tambahan agar kabel tak terseret gelombang.
Selain faktor teknis, kendala terbesar datang dari biaya dan model layanan di pulau-pulau kecil yang tersebar. Jumlah pelanggan yang sedikit membuat beban biaya tinggi, sementara logistik dan transportasi memakan waktu dan tenaga.
“Kombinasi solusi dan dukungan pendanaan diperlukan agar seluruh warga pesisir dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan,” kata Yoga.
Beragam upaya dan pembangunan infrastruktur, termasuk memperluas cakupan kelistrikan hingga ke wilayah pesisir, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta memicu kepercayaan investor.
Kini, dari Galang hingga Pemping, dari Piayu hingga Buluh, cahaya listrik merangkai pulau-pulau kecil di perbatasan negeri.
Dari terang, tumbuh kemakmuran; dari sinar, lahir kesetaraan. Listrik bukan hanya urusan kabel dan tiang, melainkan tentang keadilan energi, sebuah komitmen agar tak ada lagi warga Indonesia yang hidup dalam gelap, meski tinggal di ujung negeri. (*)