Rengga Batampos
18.43 (18 menit yang lalu)
kepada saya
batampos – Lulusan sekolah menengah atas (SMA) masih mendominasi angka pengangguran di Batam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, hingga 2024 jumlah pengangguran dari kelompok ini mencapai 26.162 orang atau lebih dari separuh total pengangguran di kota industri tersebut.
Kepala BPS Batam, Eko Aprianto, mengatakan fenomena ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja yang tersedia. Lulusan SMA dianggap masih rentan terhadap pengangguran karena minim keterampilan teknis maupun keahlian khusus.
“Selama lima tahun terakhir, lulusan SMA selalu berada di puncak angka pengangguran,” ujar Eko, Selasa (5/8).
Sementara itu, angka pengangguran lulusan perguruan tinggi juga menunjukkan tren kenaikan. Pada 2024, jumlahnya tercatat 7.125 orang, naik signifikan dari 3.412 pada tahun 2023 dan 2.754 orang pada 2022.
“Kenaikan ini mencerminkan bahwa lulusan sarjana terus bertambah, namun penyerapannya belum optimal,” jelasnya.
Secara keseluruhan, pengangguran di Batam memang menurun dari 87.903 orang pada 2020 menjadi 50.431 orang di 2024. Namun, tantangan pengangguran tetap nyata, khususnya jika dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Batam 2024 berada di angka 7,68 persen. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7–8 orang yang menganggur. Dari total pengangguran 2024, sebanyak 29.977 adalah laki-laki dan 20.454 perempuan. Menariknya, TPT perempuan tercatat lebih tinggi yakni 8,49 persen, dibandingkan laki-laki yang berada di angka 7,20 persen.
Adapun jumlah pengangguran lulusan SMP ke bawah tercatat sebanyak 14.144 orang. Angka ini sebenarnya sudah menurun dari 20.757 orang pada 2021, yang mengindikasikan adanya peluang kerja lebih terbuka di sektor informal atau padat karya.
Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT tertinggi justru terjadi pada kelompok pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 11,77 persen. Kondisi ini memperkuat fakta bahwa pendidikan masih menjadi syarat krusial dalam seleksi dunia kerja di Batam.
“Batam sebagai kota industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill dan kompetensi, terutama di bidang teknis. Karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sangat penting,” lanjut Eko.
Selain pengangguran terbuka, BPS juga menyoroti angka setengah pengangguran, yakni penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain. Pada 2024, jumlah setengah pengangguran di Batam mencapai 20.182 orang atau setara 3,33 persen. Angka ini naik 1,79 persen poin dibandingkan tahun 2023.
“Setengah pengangguran kerap luput dari perhatian. Padahal ini juga menggambarkan kualitas pekerjaan. Fenomena ini paling banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan SD,” ungkapnya.
Menurut Eko, tantangan ketenagakerjaan di Batam ke depan tidak hanya soal kuantitas lapangan kerja, tetapi juga kualitasnya. Karena itu, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu berkolaborasi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di pasar kerja.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan lebih dari satu juta pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana (S1). Kondisi ini menjadi keprihatinan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan. Dia sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi masalah itu.
Sorotan soal banyaknya pengangguran bergelar sarjana itu, disampaikan Fauzan di sela peluncuran Beasiswa Cendekia Baznas 2025 di Jakarta, Senin (4/8). Dalam momen itu, kuota beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa keluarga miskin sebanyak 5.000 orang. Lokasi kuliahnya di sekitar 180 kampus di bawah naungan Kemendiktisaintek dan Kementerian Agama (Kemenag).
Fauzan mengatakan ada dua masalah yang dia hadapi saat ini. Yaitu masalah banyaknya pengangguran terdidik. Yaitu pengangguran yang sejatinya lulusan perguruan tinggi. “Pengangguran masih tinggi. Kami sedang bahas treatment-nya bersama Kementerian Investasi,” katanya.
Dia menuturkan beberapa kali berkunjung ke kawasan daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Di sana dia menemukan fenomena banyak putra daerah yang tidak terserap ke industri setempat. Banyak perusahaan besar seperti tambang dan sejenisnya, yang bekerja malah dari lusr daerah.
“Kami bersama Kementerian Investasi dan pemda akan berusaha menyelesaikan masalah yang menahun itu,” katanya. Putra-putri daerah, seharusnya bisa memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di perusahaan yang ada di daerahnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra