batampos – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam, BEM-SI Kerakyatan, serta Cipayung Plus akan menggelar aksi demonstrasi pada Senin (1/9) siang. Massa akan turun ke dua lokasi sekaligus, yakni Gedung DPRD Kota Batam dan Polda Kepulauan Riau (Kepri), mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut dilakukan sebagai respons atas situasi dan kondisi bangsa yang dinilai tidak baik-baik saja. Mereka menyebut aksi ini juga menjadi wujud solidaritas mahasiswa Batam terhadap berbagai persoalan nasional.
Koordinator aksi sekaligus Koordinator Wilayah Sumbagut BEM-SI Kerakyatan, Muryadi Agus Priawan, membenarkan rencana tersebut.
“Benar, kami akan turun di dua titik, di DPRD Kota Batam dan Polda Kepri,” ujarnya kepada Batam Pos, Minggu (31/8).
Baca Juga: Mahasiswa Batam Sepakat Gelar Doa Bersama, Bukan Demo
Mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama. Pertama, menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Kedua, mendorong reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ketiga, menuntut penyelesaian hukum yang adil terkait kasus korban ojek online. Keempat, mendesak penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Tuntutan berikutnya, mahasiswa menekankan pentingnya pembebasan massa aksi yang ditahan di berbagai daerah di Indonesia. Mereka juga meminta transparansi dalam pembentukan serta pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap cacat formil.
Sementara itu, Polda Kepri memastikan sudah menerima informasi terkait aksi tersebut. Humas Polda Kepri, Suwitnyo, menyebut pihak kepolisian akan melakukan pengamanan.
“Untuk hari ini memang ada adek-adek mahasiswa yang turun aksi,” katanya saat dihubungi Batam Pos. (*)
Reporter: M. Sya’ban