batampos – Meningkatnya penggunaan layanan digital kembali dimanfaatkan pelaku kejahatan siber. Sejumlah warga Batam menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), menawarkan bantuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui tautan. Padahal, Disdukcapil tidak pernah melakukan aktivasi IKD melalui pesan singkat, apalagi meminta data pribadi dan kode OTP.
Kepala Disdukcapil Batam, Sri Miranthy Adhisty, menegaskan bahwa aktivasi IKD wajib dilakukan secara tatap muka untuk keamanan data penduduk.
“Tidak boleh aktivasi IKD melalui WhatsApp. Harus empat mata. Datangi kantor camat terdekat atau langsung ke Disdukcapil,” ujarnya, Rabu (10/12).
Ia mengatakan laporan warga menunjukkan adanya tautan mencurigakan yang meminta masyarakat mengisi data kependudukan. Padahal seluruh proses aktivasi IKD memiliki standar keamanan yang tidak mungkin dilakukan secara daring melalui pesan WA.
Baca Juga: IKD Makin Diminati, Warga Batam Rasakan Kemudahan Mengakses Identitas Lewat Ponsel
Adhisty menjelaskan, identitas digital justru dirancang lebih aman karena menggunakan verifikasi berlapis. “Digital ini lebih aman. Semua proses menggunakan password pribadi. Meskipun orang lain memegang ID digital kita, tanpa password sistem otomatis menolak,” tegasnya.
Selain keamanan, penggunaan IKD memberikan banyak kemudahan. Dokumen kependudukan dapat diakses melalui ponsel tanpa perlu membawa berkas fisik. Ia mencontohkan proses perpindahan sekolah yang biasanya memerlukan dokumen cetak kini dapat dilakukan secara digital tanpa mengganggu jam kerja. “Semua bisa lewat digital. Tidak perlu cuti, tidak perlu bawa map. Prosesnya lebih cepat,” ujarnya.
Untuk memperlancar pelayanan, warga diminta mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi LAKSE sebelum datang ke kantor Disdukcapil. Warga dapat mengajukan layanan seperti KTP, Kartu Keluarga, perubahan alamat, hingga dokumen lainnya. Setelah pengisian data dan pengunggahan berkas dari rumah, verifikasi dikirim melalui email. Dokumen fisik yang sudah selesai nantinya dapat diambil melalui RT/RW sesuai mekanisme yang berlaku.
Adhisty mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja IKD sehingga Disdukcapil terus melakukan sosialisasi. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan digital. Yang penting kami terus menjelaskan supaya masyarakat paham,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa kebocoran data justru sering terjadi karena warga tertipu oleh pesan WhatsApp palsu, bukan dari sistem pemerintah. “Kita rentan karena tertipu link di WhatsApp. Padahal petugas tidak pernah meminta data melalui HP atau WA. Aktivasi IKD selalu dilakukan tatap muka,” kata Adhisty. (*)