batampos – Rencana pemerintah mengatur pembelian jenis BBM khusus penugasan (JBKP) disambut baik masyarakat Batam. Namun pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mudah sehingga tidak menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM nantinya.
Sejumlah pengguna bahan bakar pertalite ataupun solar di Batuaji dan Sagulung saat diminta tanggapan berharap agar pengaturan ini segera dilaksanakan agar penyaluran tepat sasaran. Selama ini praktek penyelewengan BBM sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan aturan yang kurang pasti.
BBM jenis premium sebelumnya misalkan rawan diselewengkan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Premium dilansir dari SPBU kemudian ditimbun dan dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih mahal.
Pertalite penggantinya saat ini sudah mendekati praktik serupa. Berbagai upaya penimbunan telah nampak. Pertalite dibeli menggunakan wadah kemudian dijual secara ecer di pinggir jalan dengan harga diatasnya.
Masyarakat cukup menyadari hal ini sehingga besar harapan agar pendistribusian BBM apapun jenisnya diatur sedemikian rupa agar tidak diselewengkan. “Bagus kalau ditata ulang karena memang selama ini amburadul pendistribusian di lapangan. Orang dengan mudah dapat BBM dalam jumlah yang banyak. Ini harus ditertibkan tapi dengan tata cara yang mudah dan simpel sehingga tidak menyulitkan masyarakat nantinya,” harap Indra, warga lainnya.
Pengaturan pembelian BBM ini sebenarnya sudah berjalan selama ini. Pertamina melalui aplikasi My Pertamina yang terhubung ke aplikasi Link Aja sudah digunakan untuk membatasi pembelian BBM. Namun ini belum berjalan efektif sebab masih dianggap terlalu ribet. Masyarakat masih mengandalkan sistem pembayaran tunai di lokasi pembelian.
“Sudah tersedia (aplikasi My Pertamina) cuman jarang digunakan masyarakat. Mungkin belum terbiasa kali. Padahal sistem top up-nya sangat mudah. Di SPBU tinggal sebut berapa di isi terus scan barcode selesai,” ujar Agus Petugas SPBU di Tanjunguncang. (*)
Reporter : Eusebius Sara