batampos– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung rapat koordinasi evaluasi target pendapatan, realisasi belanja daerah, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Batam, Jumat (24/11).
Tito menyampaikan dalam rapat bersama Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan kepala daerah di 7 kabupaten/kota di Kepri, capaian pendapatan daerah cukup baik.
Beberapa daerah sudah ada yang mencapai realisasi hingga 88 persen, namun ada juga yang masih rendah. Beberapa daerah yang masih rendah ini dinilai kurang agresif.
“Sehingga capaian belum maksimal. Ini yang kami soroti dalam evaluasi tadi. Beberapa daerah seperti Batam, dan Bintan perlu diapresiasi karena masuk kategori terbaik untuk capaian. Daerah lain bisa bekerja lebih optimal lagi agar capaian bisa baik,” ujarnya.
Tito mendorong belanja daerah bisa berjalan sesuai dengan rencana. Untuk Kepri, menurutnya cukup baik.
“Saya apresiasi. Karena Kepri menjalankan proyek mereka tanpa hutang. Di daerah lain kan banyak yang minjam untuk membangun. Kepri bisa bebas hutang, artinya Kepri sangat baik dalam pengelolaan anggaran,” bebernya.
BACA JUGA: Siapkan SDM Terampil, Uba Desak Gubkepri Bangun SMK di Batuampar dan Bengkong
Mantan Kapolri RI ini juga mengapresiasi Provinsi Kepri untuk penandatangan dana hibah kepada pelaksana Pemilu 2024 mendatang.
“Alhamdulillah, Kepri menjadi daerah pertama yang sudah menyelesaikan tahap tersebut. Dana hibah tersebut akan digunakan untuk mendukung kelancaran Pemilu. Jadi ini adalah kabar baik. Sangat cepat dan tanggap menjalankan instruksi pusat di daerah,” terangnya.
Terkait dengan pengendalian inflasi di Kepri, secara umum sangat baik. Pemerintah Kepri berhasil mengendalikan inflasi, sehingga bisa menjaga stabilitas harga, pasokan, dan mengantisipasi gejolak harga.
Ia menyebutkan dalam rapat penyampaian hasil kinerja di Kepri baik, dan diharapkan bisa dilanjutkan untuk tahun berikutnya, terutama bagaimana mengendalikan inflasi di daerah.
Tito mendorong kepala daerah untuk menggalakan gerakan tanam (Gertam) cabai di daerahnya masing-masing. Hal tersebut menyusul hargai cabai yang kian melambung di beberapa wilayah, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menurutnya, jika gerakan tanam cabai ini bisa dilakukan, maka setiap daerah mampu mengatasi kebutuhan cabai tanpa bergantung daerah lain.
“Saya sudah berkunjung ke Batam, Bintan, Natuna dan beberapa daerah lainnya, dan saya lihat tanah di Kepri ini relatif subur. Jadi saya kira bisa didorong lagi gerakan tanam cabai yang diinisiasi oleh pemerintah ini,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tanah di wilayah Indonesia yang relatif subur dan cuaca yang tropis sangat memudahkan gerakan tanam cabai. Terlebih lagi, cabai merupakan jenis tanaman yang mudah berkembang di berbagai media tanam seperti polibag, hidroponik dan lainnya.
Tito mencontohkan gerakan tanam cabai di wilayah Makassar, dimana masyarakat di daerah tersebut menanam cabai di pekarangan rumah mereka masing-masing.
“Banyak daerah yang sudah melakukan gerakan tanam cabai ini, seperti di wilayah Jakarta, Jawa dan juga Sulawesi Selatan. Di Makassar, saya lihat langsung di gang-gang perumahan itu warganya diberikan polibag dan bibit cabai untuk ditanam oleh mereka. Hasilnya tidak hanya untuk dikonsumsi saja, bahkan cabai yang sudah dipanen itu bisa dijual oleh warga ke koperasi,” ungkapnya.
Beberapa kepala daerah, kata Tito, sudah ada yang mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menanam cabai. Gertam cabai ini juga menurutnya dapat dimasukkan dalam program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).
Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk terus mendorong Gertam cabai ini sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan dan menekan inflasi di bidang pangan.
“Mudah-mudahan ini dapat terus dijalankan,” harap Tito.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengungkapkan ketersediaan cabai di wilayahnya saat ini hanya minus 100 ton per bulan berbeda dengan periode 2 tahun lalu yang mencapai minus 350 ton per bulan.
Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Pemprov Kepri yang terus mendorong gerakan tanam cabai di seluruh kabupaten/ Kota, serta perluasan lahan tanaman cabai seluas 50 hektare per tahun.
“Dua tahun ini kita sudah buat gerakan tanam cabai. Selain itu, rata-rata per tahun kita tambah luasan lahan untuk menanam cabai seluas 50 hektar. Kemudian, kita ke kabupaten/ kota untuk memberikan polibag kepada kelompok tani, PKK dan warga,” ujar Ansar.
Ansar berharap, melalui upaya perluasan lahan tanam cabai tersebut, pada tahun 2024 mendatang Provinsi Kepri dapat menciptakan swasembada cabai.
Selain itu, Ansar juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas hasil produksi cabai saat panen raya dengan menyimpan hasil panen pada kontainer penyimpanan (buffer stock) sebagai persediaan cadangan, sehingga ketersediaan stok cabai tetap aman.
Adapun kenaikan harga komoditas cabai di pasaran saat ini, menurutnya tidak lepas dari pasokan cabai yang menipis akibat dampak kekeringan atau El Nino.
“Memang sekarang ini kenaikan harga cabai menjadi problem nasional. Hal ini disebabkan oleh El Nino, banyak daerah penghasil cabai yang gagal panen, sehingga pasokan cabai juga menjadi berkurang,” ungkapnya. Oleh karena itu, kita selalu melakukan operasi pasar agar fluktuasinya tidak terlalu tinggi dan ini akan terus kita kontrol secara berkala,” jelas Ansar. (*)
reporter: yulitavia