batampos – Dinas Pendidikan Kepri menyiapkan 17.500 kursi SMA, SMK, dan SLB untuk tahun ajaran baru. Tapi masih banyak sekolah mengusulkan rombel di luar aturan.
Sepekan lalu, ruang rapat Dinas Pendidikan Kepri Cabang Batam dipenuhi tumpukan berkas dan nada cemas dari para kepala sekolah. Sejumlah kepala SMA negeri mengusulkan tambahan rombongan belajar (rombel) untuk tahun ajaran baru 2025/2026. Salah satunya SMAN 8 Batam, yang mengajukan 15 rombel dengan masing-masing 48 siswa. “Itu jelas melampaui batas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kepri Cabang Batam, Kasdianto, kepada Batam Pos, Rabu pekan lalu.
Permintaan itu berbenturan langsung dengan regulasi pusat. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 menegaskan bahwa jumlah maksimal siswa per rombel di jenjang SMA adalah 36 orang. Juknis serupa juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepri Nomor 891/KPTS-4/III/2025 yang dijadikan acuan resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.
Namun Dinas Pendidikan Kepri memilih langkah kompromi. Usulan yang melampaui aturan tetap mereka teruskan ke pusat, dengan harapan ada pertimbangan khusus untuk Batam. “Kita tahu animo warga terhadap sekolah negeri di Batam sangat tinggi,” kata Kasdianto. “Tapi tetap, aturan pusat jadi rujukan utama.”
Batam, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan migrasi tenaga kerja dari berbagai daerah, memang menghadapi tantangan besar dalam penyediaan pendidikan menengah. Tahun ajaran ini, pemerintah menyiapkan total 17.572 kursi untuk siswa baru. Rinciannya: 9.636 kursi untuk 29 SMA negeri, 7.810 kursi di 11 SMK negeri, dan 126 kursi di tiga jenjang SLB negeri.
Namun tak semua sekolah punya kapasitas besar. SMAN 6 dan SMAN 7 Batam, misalnya, hanya mampu menampung satu rombel baru, yakni 36 siswa. Sebaliknya, SMAN 1, 3, 4, 5, dan 25 menjadi sekolah dengan daya tampung terbanyak: masing-masing bisa menampung hingga 528 siswa baru.
Sektor SMK juga tak kalah padat. SMKN 5 Batam menjadi yang terbesar, dengan kuota hingga 1.440 siswa baru di berbagai jurusan: dari Teknik Pengelasan Kapal hingga Desain Komunikasi Visual. “Jurusan SMK kini lebih adaptif dengan industri,” ujar seorang kepala sekolah. Seluruh pendaftaran di SMK akan dilakukan daring, berbeda dengan SLB yang masih menerapkan sistem luring.
SLB Negeri Batam sendiri membuka kuota untuk 126 siswa baru: 30 siswa SDLB, 48 SMPLB, dan 48 SMALB. Sekolah ini melayani peserta didik dengan beragam kebutuhan khusus—tunanetra, tunarungu, tunagrahita, hingga autis.
Jadwal PPDB dimulai 11–14 Juni 2025, dengan verifikasi dokumen pada 16–25 Juni. Pengumuman seleksi jatuh pada 28 Juni, dan daftar ulang berlangsung hingga 2 Juli. Pengenalan lingkungan sekolah dijadwalkan pada 21–25 Juli.
Dinas Pendidikan Kepri mengklaim semua proses akan berlangsung adil dan transparan. “Tolong orang tua perhatikan jadwal resmi. Jangan percaya calo,” ujar Kasdianto.
Namun di luar angka dan jadwal itu, pertanyaan besar masih menggantung: apakah kursi yang disiapkan cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan di Batam? Atau tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, orang tua kembali harus bersiasat demi satu kursi di sekolah negeri? (*)
Oleh: Eusebius Sara