batampos – Walau pemerintah tengah berupaya memperkuat swasembada pangan, yang muncul justru penolakan dari sebagian distributor beras di Batam.
Sejumlah distributor enggan menyerap beras Bulog yang akan dikirim dari Sulawesi. Alasan yang mengemuka: margin harga tipis dan kualitas dianggap belum sekelas beras impor. Namun, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, memastikan tidak ada ruang tawar bagi keraguan seperti itu.
“Jangan cerita kualitas. Itu beras anak negeri. Beri tahu mereka (distributor), ‘kamu mesti cinta merah putih’. Kita ingin berdaulat pangan,” kata Amran, saat menanggapi pertanyaan mengenai lambannya penyerapan beras lokal oleh distributor Batam.
Pemerintah sedang bekerja keras mendorong produksi nasional dan menutup celah ketergantungan pada beras impor. Distributor seharusnya mendukung kebijakan tersebut, bukan justru menahan masuknya beras lokal ke pasar.
Terkait pemberian insentif atau subsidi distribusi antarwilayah sebagai langkah yang dapat membuat harga beras lokal lebih kompetitif, Mentan tidak memberikan detail teknis. Namun ia memastikan bahwa setiap kebijakan diarahkan untuk memastikan beras Indonesia tersalurkan secara merata dan dinikmati rakyat Indonesia sendiri, termasuk di Batam yang selama ini sangat bergantung pada impor karena faktor harga.
“Yang jelas, kita ingin beras Indonesia dinikmati rakyat Indonesia. Itu tujuan kita,” kata dia.
Batam menjadi wilayah yang secara historis dihantui disparitas harga, beras impor lebih murah, sementara biaya logistik dari sentra produksi dalam negeri tergolong tinggi. Akibatnya, celah ini kerap dimanfaatkan oknum untuk melakukan “kucing-kucingan” impor, merugikan petani dan merusak stabilitas harga nasional.
Bulog Kepri sebelumnya menyatakan siap memasok beras Sulawesi dalam jumlah besar. Namun tanpa komitmen distributor, stok berpotensi menumpuk di gudang.(*)