f. Rengga / Batam Pos
batampos – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Choiri Fauzi, memberikan apresiasi atas kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam yang dinilai konsisten dalam memberikan layanan pendampingan kepada korban kekerasan. Apresiasi tersebut disampaikannya saat dialog interaktif bersama UPTD PPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, Rabu (24/4).
“Dialog ini sangat bermakna karena kami bisa mendengar langsung berbagai persoalan konkret yang dihadapi rekan-rekan di daerah. Dari diskusi tadi, banyak hal penting yang menjadi perhatian kami di kementerian,” ujar Menteri Arifah.
Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda dalam menangani isu perempuan dan anak. Karena itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan dan penentuan skala prioritas.
“Ada yang lebih penting dari sekadar bangunan fisik. Rekan-rekan di daerah justru lebih membutuhkan penguatan layanan, dan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Arifah juga memaparkan bahwa Kementerian PPPA saat ini tengah menjalankan tiga program prioritas. Sebagai bagian dari sinergi nasional, pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 12 kementerian dan lembaga pada 21 April lalu.
“Dari diskusi ini, kami melihat peluang kolaborasi yang luar biasa. Ini akan segera kami tindak lanjuti agar penanganan di lapangan semakin optimal,” katanya.
Menteri Arifah pun mengapresiasi dedikasi UPTD PPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Menurutnya, keberadaan layanan ini sangat krusial di tengah tingginya angka kasus kekerasan di Batam.
“Setiap hari ada dua sampai tiga orang yang datang untuk mendapatkan pendampingan. Ini bukan tugas yang mudah, namun menjadi ladang amal jariyah. Terima kasih kepada seluruh petugas UPTD yang telah bekerja sepenuh hati,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kementerian PPPA memberi perhatian serius terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, ia menyebut kementeriannya sebagai “kementerian air mata”.
“Banyak kasus yang kami tangani benar-benar menguras emosi. Belum lama ini, ada anak berusia enam tahun meninggal karena kekerasan seksual. Ini bukan sekadar angka—itu adalah nyawa. Maka ini menjadi panggilan kemanusiaan bagi kita semua,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Menteri Arifah juga menginformasikan bahwa Batam diusulkan menjadi salah satu penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada tahun 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu segera melengkapi sejumlah persyaratan administratif.
“Jika semua syarat dipenuhi, kami pastikan Batam menjadi prioritas penerima DAK 2026. Ini bentuk komitmen kami untuk terus memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak,” tutupnya.
Turut hadir dalam dialog tersebut Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Erlita Amsakar, Wali Kota Batam yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam Yusfa Hendri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam Novi Harmadyastuti, serta Kepala UPTD PPA Kota Batam Dedy Suryadi, dan jajaran lainnya. (*)
Reporter: Rengga Y