batampos – Pada Maret 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepulauan Riau (Kepri) secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,68 persen (mtm). Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan bulan Februari 2022 yang mengalami deflasi sebesar -0,42 persen (mtm).
Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok volatile food yakni minyak goreng dan cabai merah. Pada saat yang sama, IHK Nasional juga tercatat mengalami inflasi sebesar 0,66 persen (mtm). Lebih tinggi dibandingkan deflasi pada Februari 2022 yang tercatat sebesar -0,02 persen (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan Kepri pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 3,24 persen (yoy). Atau meningkat dibandingkan Februari 2022 sebesar 2,47 persen (yoy). “Namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional,” katanya.
Ia melanjutkan, inflasi di Kepri pada Maret 2022 bersumber dari kenaikan harga komiditas kelompok makanan, minuman, tembakau dan utamanya minyak goreng. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga minyak goreng kemasan, sesuai dengan harga pasar.
Sementara itu kenaikan cabai merah didorong oleh menurunnya pasokan dari sentra produsen seiring dengan perubahan siklus panen akibat pergeseran musim tanam.
“Secara spasial, Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,73 persen (mtm). Sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (mtm),” jelasnya.
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan Kota Batam mengalami inflasi sebesar 3,39 persen (yoy) dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 2,15 persen (yoy).
“Komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Batam adalah minyak goreng, cabai merah dan angkutan udara. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjungpinang adalah cabai merah, minyak goreng dan kue kering,” tuturnya.
Sementara memasuki bulan April 2022, tekanan inflasi diperkirakan masih cukup tinggi. Beberapa resiko yang perlu diwaspadai antara lain, peningkatan permintaan angkutan udara menjelang Idul Fitri, penyesuaian harga BBM Non Subsidi seiring tingginya harga minyak dunia, dan meningkatnya kebutuhan pangan strategis masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.
Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pengendalian inflasi oleh TPID pada April akan difokuskan untuk memastikan ketersediaan stok, menjaga kelancaran distribusi dan memastikan keterjangkauan harga dengan terus memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat dan ketersediaan stok bahan pangan strategis pada distributor dan Bulog, serta melakukan monitoring harga bahan pangan.
“Selain itu masyarakat juga diimbau untuk dapat berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan tekanan inflasi secara signifikan,” bebernya.
Ia menambahkan, untuk jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya pengendalian inflasi dengan meningkatkan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik.
Seperti Program Lipat Ganda, Program Urban Farming dan Digital Farming kepada petani dan nelayan.
“TPID juga akan terus mendorong pemasaran bahan pangan secara online yang diintegrasikan dengan pembayaran secara digital (QRIS),” imbuhnya. (*)
Reporter : Eggi Idriansyah