batampos – Nama Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, AKBP Gokma Uliate Sitompul, dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab. Modusnya, pelaku mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp ke sejumlah pihak dengan mengaku sebagai perwira menengah Polda Kepri tersebut.
Salah satu pesan dikirim ke nomor Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Tanjungpinang, Rustam. Dalam pesan itu, pengirim memperkenalkan diri sebagai Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri.
AKBP Gokma mengaku terkejut saat menerima informasi adanya pesan tersebut. Ia mengetahui kejadian itu setelah Rustam mengonfirmasi langsung kepada anggotanya di Subdit Tipikor.
“Yang ke nomor Pak Rustam ini, saya belum tahu apa maksudnya. Karena yang bersangkutan langsung menanyakan ke anggota saya, dan oleh anggota saya membantah kalau itu bukan nomor saya,” ujar Gokma, Jumat (23/1).
Baca Juga: Usai Didemo, Air Mengalir di Tanjung Sengkuang
Ia mengaku baru mengetahui bahwa Rustam merupakan Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang yang tengah menjalani pemeriksaan oleh tim Tipikor Polda Kepri.
“Jujur saya tidak tahu nama pejabatnya. Baru tahu ini,” katanya.
Gokma menduga situasi tersebut sengaja dimanfaatkan oleh pihak tertentu, terlebih saat ini memang sedang berlangsung pemeriksaan perkara terkait Kadinkes Tanjungpinang di Polda Kepri.
“Ini risikonya. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Padahal tidak mungkin saya tiba-tiba menghubungi orang dan memperkenalkan diri lewat nomor yang tidak dikenal,” tegasnya.
Baca Juga: Singapura Perketat Aturan Masuk
Tak hanya Kadinkes Tanjungpinang, salah seorang rekan Gokma juga mengaku menerima pesan serupa. Namun, nomor yang digunakan berbeda dan menggunakan foto lama saat Gokma masih menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri.
“Ke teman saya yang ini, pelaku malah minta tiket. Untungnya yang bersangkutan langsung tidak percaya,” ungkap Gokma.
Atas kejadian tersebut, Gokma mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai pejabat atau aparat penegak hukum. (*)