batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam lagi-lagi mencatatkan kinerja positif dalam upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Batam meraih nilai 94,21 persen.
Capaian tersebut menempatkan Batam di posisi teratas tingkat Provinsi Kepri serta peringkat ke-13 secara nasional. Nilai itu juga melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 69,55 persen.
Hasil ini diraih pada masa kepemimpinan Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi dan akuntabilitas.
Penilaian MCSP mencakup delapan area intervensi strategis, meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Beberapa indikator menunjukkan capaian tinggi, di antaranya sektor pengadaan barang dan jasa yang mencapai 98,23 persen serta manajemen ASN sebesar 98,16 persen.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudi Panjaitan, menyebut, capaian itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan wujud komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Meski mencatatkan nilai tinggi, Pemko Batam tetap melakukan evaluasi berkelanjutan. Sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian antara lain pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan pengawasan internal.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik terus didorong, terutama pada aspek transparansi tata ruang yang masih memerlukan penyempurnaan di sejumlah wilayah.
Ke depan, Inspektorat Daerah Batam bersama organisasi perangkat daerah terkait akan memperkuat koordinasi, meningkatkan pemantauan pemenuhan data dukung MCSP, serta mempererat sinergi dengan KPK. Pemerintah juga berencana melakukan benchmarking dengan daerah berprestasi guna mengadopsi praktik terbaik dalam pencegahan korupsi.(*)