batampos – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah, terutama tingkat SMA.
Sarpras yang lengkap menjadi salah satu faktor, anak didik bisa mendapat pendidikan yang berkualitas di sekolah.
“Kelengkapan Sarpras sekolah itu sangat penting sekali. Itu salah satu penunjang kualitas pendidikan siswa. Karena itu pemerintah haruslah memperhatikan dan meningkatkan Sarpras setiap sekolah,” ujarnya.
Apalagi ada informasi, saat PPDB tahun ini pemerintah akan memberi perhatian kepada masyarakat. Artinya, diperkirakan ada penambahan rombel untuk mengatasi permasalahan PPDB di Kepri.
Jika memang penambahan rombel dilakukan, Lagat berharap hal itu merupakan opsi terakhir untuk mengatasi permasalahan PPDB di Kepri.
“Di lapangan kami pernah temukan, sekolah yang sarprasnya belum memadai. Sebelum rombel ditambah, Pemerintah harus memastikan sarpras juga ditambah. Jangan sampai hal ini mengganggu proses belajar mengajar yang nantinya akan berimplikasi pada kualitas pendidikan,” katanya.
Solusi lain dari penambahan rombel, ia menyarankan Pemerintah mengeluarkan BOSDA bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Hal itu diyakini dapat meringankan beban biaya sekolah di swasta, terutama bagi siswa tak mampu.
Sebab selama ini, salah satu yang menjadi kendala masyarakat memaksakan anak mereka masuk negeri adalah biaya di sekolah swasta yang mahal.
“Di sekolah swasta sudah ada guru dan sarpras yang memadai. Selama ini, biaya lah yang menjadi kendala masyarakat sehingga memaksakan agar anaknya bersekolah di negeri,” jelasnya.
“Sebab itu, sebaiknya Pemerintah mengeluarkan BOSDA bagi anak-anak yang bersekolah di swasta. Meskipun memang tidak banyak jumlahnya, tapi setidaknya membuktikan kehadiran Pemerintah di bidang pendidikan,” ucap Lagat lagi.
Selain itu, Lagat juga menegaskan pihaknya juga sedang memberi perhatian khusus terhadap penyimpangan pembiayaan yang kerap kali masih terjadi dan dikeluhkan masyarakat.
“Bersama saber pungli, saat ini kami konsen juga terhadap penyimpangan pembiayaan. Kami masih banyak temukan dalam berbagai bentuk, terutama saat pendaftaran dengan dalih peralatan sekolah. Oknum yang bermain pun beragam dari mulai pihak sekolah, politisi, RT/RW dan sebagainya,” ungkap Lagat.
Ia berharap Pemerintah berani membuat sistem _Clean and Clear_ agar penyimpangan terkait pembiayaan tersebut tidak terjadi berulang pada tahun berikutnya.
Pemerintah, bersama dengan tim pengawas harus bekerjasama memperbaiki kualitas pendidikan agar terhindar dari penyimpangan
“Masyarakat saat ini dalam keadaan sulit, mereka tahu tapi mereka takut untuk melapor, oleh sebab itu sebagai pengambil kebijakan, pemerintah wajib memperbaiki kualitas pendidikan dengan bertindak tegas terhadap pungli,” tutupnya.(*)
Reporter: Yashinta