batampos – Sejumlah orang tua siswa di Kecamatan Sekupang mengeluhkan anak-anak mereka belum bisa diterima di sekolah negeri. Permasalahan muncul akibat kegagalan sistem saat pendaftaran online, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan unggah berkas secara daring.
Nuryanti, warga Tanjung Pinggir, Sekupang, mengatakan anaknya belum juga mendapatkan sekolah karena gagal dalam proses unggah data.
“Waktu bikin akun bisa, tapi saat mau unggah berkas pendaftaran tidak bisa. Sudah tanya ke dinas, diarahkan ke sekolah. Tapi sekolah juga tidak beri penjelasan, sehingga sampai sekarang kami tidak tahu anak kami mau sekolah di mana,” ujarnya, Jumat (27/6).
Ia menyayangkan proses yang rumit dan saling lempar tanggung jawab antara pihak sekolah dan dinas. “Kami sudah punya bukti daftar online, tapi waktu login lagi tidak bisa. Ketika kami bawa bukti ke sekolah, mereka bilang belum daftar. Gimana bisa lanjut kalau masuk ke sistem saja tidak bisa,” kata Nuryanti.
Orang tua siswa lainnya, Rosniati, juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang cenderung melepas tanggung jawab. “Sekolah swasta tidak semurah yang dibayangkan. Uang pangkal saja bisa jutaan, sementara yang disubsidi hanya uang bulanan. Pemerintah harus hadir dan menjamin hak pendidikan bagi semua anak bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan teknis seperti tidak bisa login atau unggah data semestinya tidak serta merta menjadi alasan anak-anak kehilangan hak mendapatkan pendidikan. “Masalahnya bukan kami tidak daftar, tapi sistemnya yang gagal. Jadi jangan langsung arahkan ke swasta, itu bukan solusi,” katanya.
Para orang tua berharap Pemko Batam segera turun tangan dan memberikan solusi adil agar anak-anak tetap bisa mengenyam pendidikan, sesuai amanat wajib belajar yang menjadi tanggung jawab negara.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Sekupang, Odit Lubis, mengungkapkan ada puluhan anak yang menghadapi kendala serupa di beberapa sekolah negeri.
“Di SDN 003 Sekupang saja ada 11 anak yang gagal menyelesaikan pendaftaran karena tak bisa unggah data. Ini bukan hanya satu dua orang tua yang mengalami, kami temukan di lapangan ada juga di SDN 008 dan SDN 006,” kata Odit.
Ia menyebutkan, meskipun pemerintah menawarkan solusi berupa subsidi Rp 300 ribu bagi siswa yang masuk ke sekolah swasta, namun itu dinilai tidak menyelesaikan masalah. “Bagaimana dengan anak-anak yang rumahnya dekat sekolah negeri, tapi disuruh sekolah ke swasta yang jaraknya jauh? Belum lagi biaya tambahan lain, sementara orang tuanya tidak semua mampu,” jelasnya.
FKDM yang dibentuk melalui SK Wali Kota Batam, kata Odit, memiliki tugas menyampaikan segala bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan masyarakat kepada pemerintah. “Dan kami anggap ini bagian dari masalah yang perlu dicarikan solusi konkret,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto belum bisa dikonfirmasi Batam Pos mengenai adanya keluhan sejumlah orang tua tersebut. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra