batampos – Proses belajar mengajar siswa sekolah dasar di Rempang, dipastikan tetap berlanjut. Hal itu disampaikan Alwani, SDN 016 Blongkeng, Rempang, Batam.
“(Kami sudah dapat pemberitahuan), bahwasanya kami tetap sekolah. Sudah diatur pemerintah,” kata Alwani.
Ia mengatakan, SDN 016 Blongkeng direncanakan akan belajar di SDN 11 Sagulung. Namun, Alwani mengatakan, hal ini dapat berubah, seiring kebijakan dari pemerintah.
Selain SDN 16 Blongkeng, ada 3 SDN lainnya yang menggunakan bangunan SDN 11 Sagulung sementara waktu yakni, SDN 1 Sembulang, SDN 6 Dapur Enam, dan SDN 7 Monggak.
“Bagaimana teknisnya, pemerintahlah yang tahu,” ungkap Alwani.
BACA JUGA: Disdik Masih Menyusun Sekolah yang Akan Menampung Siswa Rempang di Batam
Ia mengatakan, di SDN 16 Blongkeng ada sekitar 64 siswa. Setiap kelasnya jumlah siswanya bervariasi, namun rata-rata belasan orang.
Terkait pendidikan bagi warga Rempang ini. Dari informasi yang didapat Batam Pos, hari ini (15/9) terakhir proses belajar mengajar di Rempang. Sebab, Senin (18/9) akan dimulai pengosongan sekolah dan perpindahan ke gedung-gedung sekolah sementara.
“Kabarnya begitu, tapi saya belum terima pemberitahuan lanjutannya,” kata salah seorang guru di Rempang, yang tak ingin namanya disebutkan.
Ia mengatakan, untuk beberapa wilayah kampung di Rempang, warganya akan tinggal di rusun belakang Majsid Sultan.
“Mereka menanggung biaya hidup. Anak sekolah disedikan bus dari rusun ke sekolah, antar jemput,” ujarnya.
Tim Sosialisasi Tidak Paham Konsep
Solusi pemerintah soal pendidikan ini, tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Tim-tim sosialisasi hanya menyampaikan apa yang ada di brosur.
Namun, pertanyaan-pertanyaan masyarakat tidak terjawab secara detail. Sehingga, membuat masyarakat menjadi bingung.
Hal itu terjadi di Kampung Pasir Panjang. Warga bertanya mengenai, ganti rugi tanaman yang ada di wilayah HPL.
“Kami tanya itu, tapi tak di jawab oleh tim sosialisasi. Katanya datang ke kantor, itu kan jauh juga jadinya,” kata warga Pasir Panjang enggan disebutkan namanya.
Begitu juga ditanya, soal kapan kepastian rumah akan selesai dibangun. Tim sosialisasi tak jua memberikan jawaban yang pasti.
Bagi masyarakat, kepastian atas pertanyaan atau hal-hal yang membuat mereka bingung, sangat perlu dijelaskan oleh pemerintah. Namun, tim sosialisasi yang turun, kurang maksimal.
Sehingga, masyarakat tidak puas, atas jawaban yang diberikan. (*)
reporter: Fiska Juanda