batampos – BP Batam sebagai penyelenggara kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di Batam, mempunyai tugas dan tanggungjawab memperlancar lalu lintas barang dari dan keluar Batam. Pengusaha meminta semua hambatan ditiadakan.
Aspirasi itu disampaikan pengusaha di acara Coffe Morning Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam yang mengusung tema “Lalu Lintas Barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone), Selasa (15/2) pagi.
“Ini usulan dari asosiasi sektoral yang bergerak di bidang perdagangan dan lalu lintas barang,” ujar Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk.
Seperti diketahui, Batam ditopang dua sektoral, yakni lalu lintas orang yang menyangkut turis dan sektor lalu lintas barang.
“Lalu lintas barang selama pandemi ini menurut BPS itu trennya meningkat,” kata Jadi.
Meningkatnya arus lalu lintas barang ini, kata Jadi, akibat jumlah kasus Covid-19 yang tinggi dibeberapa negara. Sehingga, produksi dialihkan ke Batam dan pelaku usaha mengharapkan arus lalu lintas barang harus lancar.
“Itu tadi, BP Batam sebagai penyelenggara kawasan perdagangan di Batam, mempunyai tugas dan tanggungjawab memperlancar lalu lintas barang dari dan keluar Batam,” katanya.
Dengan kegiatan Coffe Morning itu, Kadin Kota Batam menginventaris semua persoalan-persoalan yang terjadi di lalu lintas barang. Kedepannya, Kadin Kota Batam akan memberi masukan ke BP Batam.
“Untuk bisa mengurai dan mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian,” jelasnya.
Ia menambahkan, permasalahan arus lalu lintas barang yang selama ini tidak pernah lancar karena kurangnya komunikasi. Sehingga, kedepannya Kadin Kota Batam akan menjalin komunikasi yang lebih maksimal dan membuat daftar inventaris masalah. Dengan demikian kedepannya akan lebih jelas kebijakan dari Kementrian Perdagangan maupun Kementrian Perindustrian.
Sehingga apa yang nantinya diusulkan oleh Kadin Batam kepada BP Batam dan pemerintah pusat menjadi jelas.
“Selama ini barang kali secara parsial menyampaikannya. Sehingga kedepan kita bisa satu kata atau satu pintu menyampaikan kepada BP Batam maupun kepada pemerintah pusat,” imbuhnya. (*)
Reporter : Eggi Idriansyah
