batampos – Meski tidak tercantum dalam daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, pemerintah memastikan proyek Rempang Eco City tetap mendapat perhatian serius.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pemerintah pusat masih terus mengawal proyek ini dan akan memberikan solusi bagi masyarakat terdampak.
“Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah pusat, artinya diserahkan ke gubernur atau wali kota. Tetapi ini kami datang secara langsung untuk memberikan perhatian sekaligus mengidentifikasi apa saja yang masih perlu dilakukan,” katanya dalam kunjungannya ke Batam, Senin (18/3).
Ia mengaku, tantangan utama dalam pelaksanaan proyek ini adalah penolakan dari sebagian masyarakat Rempang yang masih enggan direlokasi. Meski demikian, ia memastikan pendekatan yang dilakukan pemerintah bukan cuma membangun infrastruktur pendukung, tetapi juga menghadirkan solusi sosial bagi warga yang terdampak.
Ia juga menekankan bahwa ada sebagian masyarakat yang sudah bersedia direlokasi secara sukarela dan telah memperoleh kepastian hukum berupa sertifikat tanah di lokasi baru.
“Saya dengar juga sudah sekian ratus orang yang menunjukkan harapan dan keinginannya untuk bisa berpindah,” ujar AHY.
Namun, proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu serta pendekatan yang tepat. “Kami ingin bersama-sama di sini untuk memastikan semuanya mendapatkan perlakuan dan perhatian yang baik,” lanjutnya.
Baca Juga: AHY Pimpin Rapat Penetapan Kawasan Transmigrasi Barelang, Warga Terima SHM
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyebut Rempang Eco City tetap masuk dalam daftar prioritas nasional. Ia telah mengonfirmasi hal ini langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Menurutnya, penolakan masyarakat terjadi karena mereka belum merasakan manfaat proyek ini secara langsung. Iftitah menyoroti perbedaan antara konsep relokasi dan transmigrasi yang diterapkan dalam program ini.
“Kalau relokasi hanya memindahkan rumah tinggalnya saja, setelah itu terserah masing-masing. Sementara kalau transmigrasi sifatnya sukarela, ada pendampingan dari pemerintah pusat, ada insentif yang diberikan,” kata dia.
Untuk mendukung masyarakat yang menggantungkan hidup pada bermacan sektor, contohnya perikanan, pemerintah juga berencana menyediakan kapal dan membangun dermaga nelayan. “Kalau masyarakat ada yang senangnya melaut, akan kami siapkan kapal,” tambahnya.
Dari sisi anggaran, pemerintah telah menyiapkan dana untuk mendukung pembangunan perumahan bagi warga terdampak. Meskipun jumlah pastinya belum ditentukan, Kementerian Transmigrasi telah mengalokasikan hingga Rp70 miliar untuk pembangunan 400-500 rumah, di luar anggaran tambahan untuk fasilitas lainnya.
Saat ini, Kementerian Transmigrasi tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan dukungan lebih lanjut bagi nelayan yang terdampak proyek ini.
“Dana ini sebenarnya berasal dari kantong yang sama, yaitu pemerintah,” ujarnya. (*)
Reporter: Arjuna