batampos – Menjelang akhir 2025, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp3,7 miliar kepada pelaku usaha. Dana tersebut diberikan sebagai tambahan permodalan untuk 33 pelaku usaha mikro dan satu koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, Salim, mengatakan program dana bergulir merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan koperasi.
“Penyaluran ini merupakan hasil proses verifikasi dan validasi terhadap seluruh pengajuan yang masuk. Per Desember 2025, ada 34 penerima pinjaman, teridiri dari 33 pelaku usaha mikro dan satu koperasi dengan total Rp3.705.000.000,” ujar Salim, Selasa (9/12).
Tahun ini, Pemko Batam mengalokasikan anggaran dana bergulir sebesar Rp11 miliar. Namun, realisasi diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yang mencapai sekitar Rp5,5 miliar.
Baca Juga: Wakil Rakyat Kepri Disorot, Akademisi Sebut Pernyataan Endipat Memalukan
“Secara anggaran kita menyediakan Rp11 miliar di tahun ini. Tapi kayaknya realisasi hampir sama dengan tahun kemarin, kemungkinan di angka Rp5,5 miliar,” jelasnya.
Para penerima pinjaman bergerak di berbagai sektor usaha mikro seperti kuliner rumahan, jasa laundry, perdagangan, hingga pangkalan gas. Menurut Salim, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan yang harus terus didukung agar dapat tumbuh dan berkembang.
“Usaha mikro ini punya potensi besar jika mendapat tambahan modal. Karena itu, program dana bergulir sangat strategis untuk menopang pertumbuhan mereka,” ujarnya.
Program ini menawarkan skema pinjaman dengan bunga flat 4 persen per tahun dan tenor maksimal lima tahun, dengan plafon pinjaman hingga Rp150 juta. Skema tersebut berlaku bagi usaha mikro maupun koperasi.
“Bunga pinjaman ini jauh lebih rendah dibandingkan konvensional. Harapannya pelaku usaha tidak terbebani dan justru terbantu untuk mengembangkan usahanya,” tambahnya.
Selain syarat jaminan sertifikat tanah dan bangunan, Pemko Batam kini juga menerima sertifikat elektronik. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendorong digitalisasi layanan dan memperkuat kepastian hukum.
“Dengan sertifikat elektronik, proses bisa lebih efisien tanpa mengurangi aspek legalitas,” jelasnya.
Baca Juga: Tulisan Masjid Bukit Indah Sukajadi Dicuri, Pencuri Beraksi Tengah Malam
Di samping penyaluran modal, Dinas KUKM juga memberikan pelatihan manajemen usaha dan keuangan dasar kepada penerima pinjaman. Langkah ini penting untuk mencegah kredit macet serta memastikan dana bergulir digunakan tepat sasaran.
“Kami ingin program ini berputar dengan baik dan terus memberi manfaat bagi lebih banyak pelaku usaha,” ucapnya.
Untuk 2026, Salim menyebutkan Pemerintah Kota Batam kembali menyiapkan anggaran dana bergulir sebesar Rp11 miliar. Namun ia memprediksi realisasi penyaluran pinjaman tahun 2025 ini justru sedikit menurun dibanding 2024.
“Tahun ini kemungkinan sedikit turun. Tahun 2024 realisasi penyaluran mencapai Rp5.545.000.000 untuk 58 usaha mikro. Padahal anggarannya ready,” tutupnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra