batampos – Wali Kota Batam Muhammad Rudi terus memantau jalannya pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar negeri yang tengah berlangsung. Berdasarkan laporan, total yang mendaftar sudah mencapai 11.553 peserta.
Ia mengingatkan kepada satuan pendidikan, komite, maupun orangtua untuk tidak terlibat dalam tindakan pungutan liar (pungli) yang menyangkut PPDB ini. Potensi pungli ini akan muncul ketika banyak anak yang tidak mendapatkan sekolah.
Menurutnya, banyak oknum yang memanfaatkan momen ini, dan menjanjikan kepada orangtua satu kursi untuk anak-anak mereka. Hal ini harus diantisipasi, dan ia menegaskan bahwa akan ada tindakan tegas bagi oknum yang melakukan tindakan pungli ini.
“Tadi pagi sudah ada sosialisasi yang digelar kepolisian terkait pungli di lingkaran PPDB ini. Saya jauh sebelum PPDB sudah meminta Disdik untuk mengawasi betul jalannya PPDB ini. Jangan ada pungli, dan semua gratis. Kalau masih dikerjakan, maka tanggung sendiri akibatnya,” tegas Rudi, Kamis (9/6).
Menyangkut anak-anak yang tidak lolos seleksi PPDB, ia menjelaskan dari daya tampung yang ada memang tidak mampu menampung seluruh jumlah calon peserta usia sekolah. Jika semua ke negeri memang banyak yang akan tidak sekolah. Padahal pemerintah tengah gencarnya mendorong wajib belajar 12 tahun.
Untuk itu, perlu sinergi antara sekolah swasta dan negeri. Jika ini berjalan, maka tidak akan ada masalah soal daya tampung. Sampai saat ini persoalan yang dihadapi masih terkait ketersedian daya tampung, dan minat yang tinggi ke sekolah negeri.
“Kalau semua berjalan sesuai dengan alurnya maka tidak akan ada masalah. Alhamdulilah sejauh ini PPDB berjalan baik. Masalah server yang biasa diributkan teratasi dengan baik. Panitia baik di Disdik maupun sekolah sudah berupaya dengan maksimal, demi kelancaran PPDB ini,” ungkapnya.
Rudi menambahkan, kebijakan terkait anak yang tidak tertampung, nanti akan dibahas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Solusi seperti apa yang harus diambil, agar anak-anak tidak putus sekolah. Kebijakan yang diambil nanti adalah bagaimana agar anak-anak tidak kehilangan hak pendidikan mereka.
“Nanti akan saya dudukan bersama Forkopimda, kira-kira mau dikemanakan anak-anak ini. Skema seperti apa yang kita harus jalankan, agar mereka tetap bersekolah. Karena saya walikota mereka, dan mereka adalah rakyat saya,” ucapnya. (*)
Reporter: YULITAVIA