batampos – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Herman Rozie, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengatasi permasalahan sampah di Batam meski menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan sarana pendukung. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bersama mahasiswa dan akademisi yang digelar pada Selasa, (18/2).
Herman menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Batam membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyadari banyak kritik yang muncul, terutama dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau Kepulauan (Unrika), namun ia berharap kritik ini dapat menjadi dorongan positif bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mencari solusi.
“Sebagai generasi muda, wajar saja mereka khawatir, ini soal sense of belonging,” ujarnya.
Menurut Herman, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah anggaran. Pada 2024, retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat mencapai Rp38 miliar, namun dana tersebut masuk ke kas daerah dan tidak langsung dikelola oleh DLH.
“Uang itu baru bisa digunakan tahun berikutnya setelah melalui proses anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, anggaran DLH tahun lalu mencapai Rp60 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji 1.043 petugas satgas, pemeliharaan sarana, dan pengadaan kendaraan operasional.
Herman juga menyoroti tantangan dalam operasional kendaraan pengangkut sampah yang terus bekerja hingga malam hari. Meskipun dilakukan perawatan ringan, usia kendaraan yang semakin tua menjadi kendala tersendiri.
“Sopirnya berganti, mobilnya tetap jalan terus,” katanya.
Selain kendala anggaran, Herman juga menyoroti masalah lahan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Menurutnya, sejak 2018 pihaknya telah mengajukan permintaan lahan untuk TPS di berbagai kecamatan, namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Kami siap menjalankan kebijakan jika diberikan lahan yang sesuai dengan regulasi, karena lahan untuk TPS harus memiliki status legal atau ‘clear and clean’,” terangnya.
Menanggapi kritik mahasiswa yang mempertanyakan efektivitas pengelolaan sampah, Herman menegaskan bahwa DLH telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa mengubah pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah.
“Kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah masih menjadi tantangan besar. Kami terus berupaya memberikan edukasi agar masyarakat lebih peduli,” ujarnya.
Herman berharap mahasiswa dan akademisi dapat berperan lebih aktif dalam mencari solusi konkret untuk permasalahan sampah di Batam, bukan hanya sebatas memberikan kritik.
“Sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kota ini,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua GMNI Kota Batam menyampaikan bahwa persoalan sampah di Batam bukan sekadar fenomena, melainkan telah menjadi bagian dari identitas kota, yang terlihat jelas di tengah pesatnya pembangunan.
Menurutnya, kritik yang disampaikan bertujuan untuk mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menangani masalah ini.
GMNI juga menyoroti masalah kurangnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), yang sering menjadi keluhan warga. Mereka menilai meski sudah ada sosialisasi terkait pengelolaan sampah, namun hasilnya belum memberikan solusi konkret.
Sebagai alternatif, GMNI mendukung pendirian bank sampah untuk mempermudah pengelolaan sampah dan mendesak DLH menyediakan TPS yang layak, bukan sekadar bin kontainer. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra