batampos– Rencana perluasan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di Provinsi Kepri belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memastikan proses pembahasan intensif masih berlangsung dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kementerian terkait untuk mendorong percepatan realisasi FTZ menyeluruh. Langkah tersebut membutuhkan pertimbangan mendalam di tingkat pusat.
“Sudah kami sampaikan ke Pak Menteri. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” katanya, Sabtu (22/11).
BACA JUGA: Wali Kota Amsakar: Pembangunan Rumah Al-Qur’an Tegaskan Identitas Batam sebagai Bandar Madani
Salah satu pertimbangan utama pemerintah pusat adalah potensi penurunan pendapatan negara. Oleh karena itu, pembahasan lanjutan akan digelar bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penjadwalan pertemuan resmi dengan Menteri Keuangan.
“Kita perlu menjelaskan secara komprehensif, mungkin ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tetapi multiplier effect jangka panjang jauh lebih besar,” katanya.
Menurutnya, perluasan FTZ dipandang sebagai upaya strategis untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor. Selama ini, masih terdapat perbedaan perlakuan antara wilayah yang sudah berstatus FTZ dan yang belum, sehingga menghambat arus barang dan mobilisasi produksi di sejumlah titik di Kepri.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah berkomitmen mendorong agar status FTZ dapat diberlakukan secara merata, termasuk di wilayah Bintan dan Karimun yang selama ini masih menghadapi ketimpangan kebijakan.
“Saat ini masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Itu yang kita dorong agar berlaku menyeluruh,” ujar dia.
Ia menilai, harmonisasi regulasi kawasan akan membuat Kepri lebih kompetitif di mata investor regional maupun internasional. Hal itu terlihat dari meningkatnya ketertarikan investor terhadap tiga kawasan utama Kepri, yakni Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Dalam kegiatan promosi BBK di Singapura yang diikuti Ansar bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun, sejumlah investor menyampaikan langsung kegelisahan mereka mengenai belum meratanya kebijakan FTZ. Mereka menilai ketidakselarasan aturan dapat menghambat ekspansi maupun penempatan investasi baru.
Ansar memastikan bahwa seluruh aspirasi investor tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Meski demikian, proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan cepat karena berkaitan dengan kebijakan fiskal nasional dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
Pemprov Kepri akan terus mengikuti setiap perkembangan pembahasan di tingkat pusat dan memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung telah disiapkan.
“Kita terus berupaya. Semoga ada titik terang setelah pembahasan bersama kementerian terkait,” ujar Ansar.
Rencana perluasan FTZ Kepri dipastikan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Meski begitu, pemerintah daerah berharap koordinasi intensif di tingkat pusat dapat membuka jalan bagi penyatuan kebijakan kawasan yang selama ini dinilai menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi Kepri. (*)
Reporter: Arjuna