batampos – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Utara (Sumbagut) semakin gencar menerapkan sistem QR Code untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menghindari potensi penyelewengan.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 159.000 kendaraan di Kepri telah terdaftar dalam program Subsidi Tepat Pertalite. Penerapan QR Code ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran BBM subsidi.
“Selain Pertalite, BBM jenis Solar juga sudah menerapkan sistem yang sama. Hingga saat ini, sekitar 23.800 kendaraan pengguna BioSolar telah terdaftar dalam program Subsidi Tepat,” katanya, Senin (11/2) malam.
Pendaftaran untuk mendapatkan QR Code masih dibuka bagi masyarakat yang belum mendaftarkan kendaraannya. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi subsiditepat.mypertamina.id.
“Semua persyaratan dan langkah-langkah pembuatan QR Code sudah tersedia di website kami. Masyarakat bisa langsung mengeceknya dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan,” ujar Susanto.
Penerapan sistem ini juga mendapatkan dukungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyebut bahwa penggunaan QR Code terbukti cukup efektif dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Penggunaan QR Code ini sebenarnya cukup efektif, meskipun masih ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Namun, secara umum, data menunjukkan adanya penurunan konsumsi BBM subsidi, khususnya solar,” katanya.
Berdasarkan data BPH Migas, penerapan QR Code yang dimulai pada pertengahan 2022 telah berkontribusi terhadap penurunan konsumsi solar di tahun tersebut. Tren ini berlanjut pada 2023, di mana pertumbuhan konsumsi solar sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Terbukti pada tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan konsumsi solar. Lalu, dari 2023 ke 2024 ada kenaikan, tetapi sangat sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Erika, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengontrol penggunaan BBM subsidi agar tidak disalahgunakan.
Pemerintah dan Pertamina terus berupaya menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat luas agar semakin banyak kendaraan yang terdaftar dalam program Subsidi Tepat MyPertamina. Dengan begitu, distribusi BBM subsidi bisa lebih tertata dan transparan.
Selain itu, penggunaan teknologi QR Code juga membantu dalam mengawasi distribusi BBM subsidi secara lebih akurat. Data dari sistem ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait alokasi dan pengendalian BBM subsidi di masa mendatang. (*)
Reporter: Arjuna