batampos – Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat masih berada dalam kondisi aman dan terkendali. Bahkan, Kepri masuk dalam 10 daerah dengan inflasi terendah di Indonesia, yakni 0,08 persen.
Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, Paksi Eka Syahputra, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari pengawasan dan koordinasi intensif berbagai pihak.
“Alhamdulillah inflasi Kepri masih masuk 10 terbawah secara nasional. Artinya kondisi masih aman dan terkendali,” ujarnya.
Ia menegaskan, capaian ini bukan semata hasil kerja kepolisian, melainkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Malam Pembukaan MTQH XXXIV Batam Hadirkan Syakir Daulay
Menurut Paksi, pihaknya secara rutin melakukan koordinasi dengan BPS menjelang rilis data inflasi setiap awal bulan. Selain itu, pengawasan harga di lapangan juga terus dilakukan.
“Kami rutin koordinasi dengan BPS. Selain itu, pemantauan harga juga dilakukan setiap hari, baik secara langsung ke pasar maupun melalui komunikasi dengan pedagang,” jelasnya.
Pemantauan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari turun langsung ke pasar hingga melakukan video call dengan pedagang di wilayah yang sulit dijangkau.
“Kami cek harga setiap hari. Kalau dekat, kami datangi langsung. Kalau jauh, kami pantau lewat video call dengan pedagang,” tambahnya.
Ia mengakui, meski sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, secara umum kondisi masih terkendali. Polda Kepri juga aktif menelusuri penyebab kenaikan harga hingga ke tingkat distributor.
“Kalau ada kenaikan, kami cari tahu penyebabnya dari distributor. Kami cari solusi supaya tidak berdampak luas,” katanya.
Baca Juga: Harga Plastik Naik, Amsakar: Kertas Bisa Jadi Alternatif
Sejauh ini, lanjut Paksi, belum ada dampak signifikan terhadap inflasi Kepri akibat faktor eksternal seperti kenaikan harga energi atau gangguan pasokan di daerah lain.
“Untuk Kepri, sejauh ini masih aman,” tegasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi inflasi di Kepri. Di antaranya adalah tingginya pola konsumsi masyarakat, terutama untuk produk berkualitas dan makanan jadi, serta kendala distribusi ke wilayah kabupaten/kota dan pulau terluar.
Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah juga turut berpengaruh. Sektor pangan menjadi faktor dominan, terutama akibat cuaca ekstrem, gangguan distribusi, dan meningkatnya permintaan.
“Kenaikan harga energi global juga ikut memengaruhi biaya distribusi dan logistik,” jelasnya. (*)