batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam menindak tegas promosi layanan kecantikan yang diduga bermuatan pornografi dan melibatkan sebuah klinik kecantikan berinisial HE yang berlokasi di kawasan Batam Center. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, menegaskan promosi dengan unsur pornografi tidak dapat dibenarkan, terlebih untuk layanan kesehatan.
“Promosi dengan unsur pornografi itu jelas tidak bisa dibenarkan. Masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum,” tegas dr. Didi, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) insidental setelah menerima laporan dari masyarakat terkait video promosi yang beredar luas di media sosial. Tim Dinkes Kota Batam langsung turun ke lokasi untuk melakukan klarifikasi kepada pihak klinik.
“Hasil binwas insidental tadi, pihak klinik sudah membuat pernyataan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kami juga meminta agar video promosi tersebut dihapus dari media sosial, termasuk Instagram,” ujarnya.
Selain itu, Dinkes Kota Batam meminta pihak klinik untuk menurunkan (take down) seluruh materi iklan yang dinilai bermasalah dan menyerahkan pernyataan tertulis sebagai bentuk tanggung jawab.“Kita juga langsung memberikan surat teguran atau surat peringatan (SP) kepada klinik tersebut. Ini sedang kami buat. Keterlaluan soalnya,” tegas dr. Didi.
Ia menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap klinik kesehatan di Batam rutin dilakukan secara berkala. Namun dalam kasus ini, tindakan dilakukan secara khusus karena adanya laporan masyarakat.
“Pembinaan tadi itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Biasanya kami memang melakukan pengawasan rutin ke setiap klinik,” katanya.
Lebih lanjut, dr. Didi juga mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik kecantikan di Kota Batam, agar lebih berhati-hati dalam membuat materi promosi dan iklan layanan.
“Kami mengimbau seluruh klinik dan fasilitas kesehatan agar mematuhi etika, norma kesusilaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Promosi layanan kesehatan harus bersifat edukatif, informatif, dan tidak menyesatkan, apalagi mengandung unsur pornografi atau eksploitasi tubuh. Praktik promosi semacam ini bertentangan dengan etika profesi, norma kesopanan, serta berpotensi merugikan dan membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta pengelola klinik untuk melakukan pengawasan internal sebelum mengunggah konten promosi ke media sosial, serta memastikan seluruh materi iklan mendapat persetujuan manajemen.“Jangan sampai demi menarik perhatian publik, justru melanggar etika dan aturan. Jika ditemukan pelanggaran serupa, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Diketahui, warga Batam dihebohkan dengan beredarnya video promosi yang diduga melibatkan Klinik Hildove Estetica. Video tersebut menuai polemik karena dinilai mengandung unsur pornografi dan tidak pantas untuk konsumsi publik.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat narasi bertuliskan “konten 18+” disertai adegan sugestif yang menyerupai hubungan suami istri. Konten promosi itu diduga melibatkan seorang influencer untuk mempromosikan layanan kecantikan yang ditawarkan oleh klinik tersebut.
Video tersebut menampilkan alur cerita bernuansa sensual yang kemudian mengarahkan penonton untuk mengunjungi klinik kecantikan. Tayangan itu pun menuai kritik tajam dari masyarakat karena dianggap melanggar norma kesusilaan serta berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan terkait pornografi.
Sejumlah warga menilai promosi tersebut tidak layak ditampilkan secara terbuka, terlebih karena dikaitkan dengan layanan kesehatan dan kecantikan yang seharusnya menjunjung tinggi etika, profesionalisme, serta tanggung jawab sosial.(*)